KalbarOke.Com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Komitmen ini disampaikan saat menyambut kunjungan kerja Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, dalam rangkaian acara Penyampaian Pilar-pilar Sosial, Dialog Kesejahteraan Sosial, dan Sekolah Rakyat, yang diadakan di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (22/10/2025).
Kegiatan ini menandai momentum penting dalam membangun sinergi pusat dan daerah untuk menanggulangi kemiskinan secara inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Harisson, yang membuka acara tersebut sekaligus membacakan sambutan Gubernur, menggarisbawahi peran strategis program pilar sosial dan Sekolah Rakyat dalam menciptakan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat.
“Program ini memiliki arti strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan sosial, menekan angka kemiskinan, serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat rentan. Ini memerlukan dukungan bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Harisson.
Harisson juga mengapresiasi kontribusi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan unsur pilar sosial lainnya, yang dianggap sebagai ujung tombak pelayanan sosial yang berinteraksi langsung dengan warga di lapangan.
Perkembangan Sekolah Rakyat di Pontianak
Sekda Harisson juga menyampaikan perkembangan positif Sekolah Rakyat di Pontianak, yang merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan.
• Saat ini tercatat 78 siswa telah terverifikasi: 21 siswa SD, 19 siswa SMP, dan 38 siswa SMA.
• Proses belajar mengajar didukung oleh 1 kepala sekolah dan 19 guru mata pelajaran, yang telah bertugas sejak 27 September 2025.
• Siswa Sekolah Rakyat—yang berasal dari keluarga pada desil 1 dan desil 2 (kategori miskin ekstrem dan rentan)—memperoleh fasilitas lengkap, termasuk asrama, pemeriksaan kesehatan, talent mapping, pelatihan kedisiplinan, seragam, makan dan snack, perlengkapan belajar, hingga laptop.
Sekda berharap Sekolah Rakyat menjadi sarana pembinaan karakter dan pemberdayaan keluarga miskin agar mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.
Fokus Kemensos pada Akurasi Data dan Bantuan Tepat Sasaran
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa ketiga program sosial ini adalah bagian dari program prioritas Presiden dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Pemutakhiran Data untuk Keakuratan Bansos
Mensos menyoroti temuan penting dari evaluasi data, di mana masih terdapat sekitar 45 persen bantuan sosial yang tidak tepat sasaran secara umum. Bahkan, untuk Program Indonesia Pintar angkanya mencapai 55 persen dan bantuan gas 3 kg mencapai 60 persen.
“Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah melakukan ground check dan verifikasi data bersama BPS (Badan Pusat Statistik). Dari lebih dari 3 juta data yang dicek, sekitar 1,9 juta tidak tepat sasaran. Karena itu, seluruh data kini dipusatkan dan harus mengacu pada data BPS,” jelas Mensos.
Pemerintah kini menggunakan dua jalur pemutakhiran data:
1. Jalur Formal: Secara berjenjang dari tingkat RT/RW hingga provinsi.
2. Jalur Non-Formal: Melalui aplikasi Cek Bansos, yang memungkinkan masyarakat melapor dan menyanggah secara langsung.
Mensos menambahkan, pemerintah akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) kepada 35 juta keluarga penerima manfaat (desil 1–4), mencakup sekitar 140 juta jiwa. Keluarga penerima manfaat tersebut adalah yang berada pada desil 1 (miskin ekstrem) hingga desil 4 (rentan).
“Kami berharap pemutakhiran data bisa selesai pekan ini. Prinsipnya: bantuan sementara, berdaya selamanya,” ujarnya, menekankan pentingnya transisi keluarga rentan menjadi keluarga mandiri.
Target Sekolah Rakyat Nasional
Mensos juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat, yang berlokasi di Pontianak (sekolah ke-53), ditargetkan mencapai 500 unit di seluruh Indonesia, masing-masing menampung hingga 1.000 siswa.
“Tahun ini, akan dibangun 100 gedung permanen, termasuk di Kalimantan Barat,” terangnya. Program ini juga didukung program komplementer seperti bantuan sembako, perbaikan rumah, keanggotaan BPJS Kesehatan, dan koperasi desa.
Dukungan Penuh Pemerintah Provinsi Kalbar
Terpisah, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyatakan apresiasi tinggi atas langkah konkret Kementerian Sosial dalam memperkuat kebijakan perlindungan sosial di daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik program prioritas yang digagas Kementerian Sosial, terutama penguatan pilar-pilar sosial dan pembentukan Sekolah Rakyat. Ini merupakan langkah nyata yang sejalan dengan komitmen kami di daerah untuk menurunkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem,” ujar Gubernur Ria Norsan.
Gubernur juga menegaskan kembali bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan kolaborasi lintas sektor dan kesinambungan program antara pusat dan daerah.
“Diperlukan sinergi kebijakan dan kesinambungan program antara pusat dan daerah. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimis kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat akan terus meningkat,” tegasnya.
Acara kunjungan kerja tersebut berlangsung hangat, diwarnai interaksi langsung antara Menteri Sosial dan siswa-siswi Sekolah Rakyat Pontianak beserta orang tua mereka, menegaskan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus di Kalbar.
