KalbarOke.Com – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, menerima kunjungan kerja Komisi III DPR RI. Pertemuan strategis ini berlangsung di Graha Khatulistiwa, Mapolda Kalbar, pada Rabu (10/12/2025).
Kapolda yang didampingi Wakapolda dan Pejabat Utama memaparkan dinamika keamanan dan tantangan geografis. Pemaparan ini fokus pada posisi Kalbar sebagai wilayah perbatasan darat.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda secara langsung menyampaikan kebutuhan yang mendesak. Hal ini terkait pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara di Kalbar.
Selain itu, Kapolda memohon adanya penambahan kuota Perwira Polri. Kuota ini untuk lulusan Sespimmen, Akpol, dan SIP, guna memperkuat manajerial di wilayah hukum Kalbar.
Irjen Pol Pipit Rismanto menyoroti posisi Kalimantan Barat sebagai provinsi terluas kedua di Indonesia. Kalbar memiliki garis perbatasan darat sepanjang 966 Km dengan Malaysia.
“Kalimantan Barat memiliki karakteristik unik dan menantang,” ungkap Kapolda Kalbar. Adanya 74 titik jalur tikus di perbatasan meningkatkan potensi kerawanan tinggi.
Kerawanan tersebut mencakup penyelundupan narkoba, illegal mining, dan masalah pekerja migran. Kapolda menegaskan, Polda Kalbar tidak layak dianggap sebagai Polda tipe kecil.
Polda Kalbar juga menegaskan adanya perubahan pola pikir dalam penegakan hukum. Pendekatan saat ini telah bergeser dari paradigma retributif ke restoratif.
“Penegakan hukum hari ini bukan lagi tentang memenjarakan orang sebanyak-banyaknya,” tegas Irjen Pol Pipit Rismanto. Fokusnya kini adalah memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Kapolda menunjukkan keberhasilan asset recovery dari kasus korupsi senilai Rp23,78 miliar. Ini membuktikan keseriusan Polda dalam memberantas kejahatan merugikan negara.
Sepanjang tahun 2025, Polda Kalbar telah memberi reward kepada 319 personel berprestasi. Namun, Polda juga tegas melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 29 personel yang melanggar kode etik berat.
Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bayu Suseno, menambahkan bahwa kunjungan ini momentum penting. Kunjungan ini bertujuan menyampaikan aspirasi demi optimalisasi pelayanan publik.
“Kunjungan Reses Komisi III DPR RI ini adalah bentuk pengawasan sekaligus dukungan legislatif terhadap kinerja Polri di daerah,” pungkas Bayu. Ia berharap kebutuhan Polda dapat diperjuangkan di pusat.
Tujuan utamanya adalah agar Polda Kalbar semakin responsif, kolaboratif, dan solutif. Hal ini dilakukan dalam rangka melayani masyarakat di wilayah perbatasan yang kompleks.
Kegiatan ditutup dengan diskusi pendalaman antara Komisi III DPR RI, Polda Kalbar, Kejati, dan BNNP. Diskusi ini membahas isu-isu aktual di Bumi Khatulistiwa.
Ringkasan
• Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto, menerima kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Mapolda Kalbar pada Rabu (10/12/2025).
• Kapolda menyampaikan kebutuhan mendesak untuk pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara dan penambahan kuota Perwira lulusan Sespimmen, Akpol, dan SIP.
• Kebutuhan ini didasarkan pada tantangan kompleksitas wilayah Kalbar sebagai provinsi terluas kedua dengan 966 Km garis perbatasan darat dan potensi kerawanan tinggi.
• Polda Kalbar menekankan pergeseran paradigma penegakan hukum dari retributif ke restoratif dan berhasil melakukan asset recovery korupsi senilai Rp23,78 miliar.
• Kabid Humas berharap DPR RI dapat memperjuangkan aspirasi Polda di pusat demi optimalisasi dan peningkatan pelayanan publik yang lebih solutif.
