KalbarOke.com – Pemerintah terus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir lewat pendekatan kelembagaan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini menjadikan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai garda terdepan dalam mendorong kemandirian nelayan, sekaligus memperkuat pondasi ekonomi biru nasional.
Diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi ke-78, Kopdeskel Merah Putih diposisikan sebagai program prioritas nasional era Presiden Prabowo Subianto. Program ini tidak hanya menggerakkan organisasi nelayan sebagai entitas sosial, tetapi juga mentransformasinya menjadi badan usaha yang produktif dan berkelanjutan.
“Melalui Kopdeskel Merah Putih, nelayan tidak lagi sekadar menangkap ikan, tetapi menjadi bagian dari sistem ekonomi mandiri yang terhubung dari hulu ke hilir,” ungkap Plt. Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Laksda TNI Lotharia Latif, Minggu 13 Juli 2025 lalu.
Lebih lanjut, Kopdeskel Merah Putih diarahkan menjadi pengelola utama Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Fokusnya bukan hanya pada produksi, tetapi juga membangun rantai pasok yang kuat dan kemitraan ekonomi yang tertata, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan nelayan anggota koperasi.
Sinergi Penyuluh, Daerah, dan Lembaga Keuangan
Tak hanya berhenti di aspek kelembagaan, KKP juga menggandeng penyuluh perikanan, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan program. Tujuannya jelas: memastikan nelayan mendapatkan akses pendampingan usaha, pelatihan SDM, hingga pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Pemerintah juga memfasilitasi legalitas usaha koperasi melalui akta notaris yang difasilitasi daerah. Ini bentuk konkret keberpihakan kepada ekonomi rakyat,” tegas Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Mahrus.
Saat ini, KKP telah membina lebih dari 20.000 kelompok usaha kelautan dan perikanan, serta 921 koperasi yang siap bertransformasi menjadi bagian dari ekosistem Kopdeskel Merah Putih.
Upaya ini juga sejalan dengan visi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang menekankan pentingnya membangun ekonomi biru melalui pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis kelembagaan dan korporasi. (*/)
Artikel ini telah dibaca 30 kali
