KalbarOke.com – Kementerian Kehutanan menggelar Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Nabire, Papua Tengah, sebagai bagian dari penyusunan Rencana Operasional Sub Nasional. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat kontribusi daerah dalam pengendalian perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Sosialisasi dilaksanakan secara hybrid dan diikuti sekitar 80 peserta secara luring serta sekitar 100 peserta secara daring. Peserta berasal dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, organisasi perangkat daerah, unit pelaksana teknis daerah, UPT Kementerian Kehutanan, serta pemangku kepentingan terkait.
Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Papua sekaligus Ketua Panitia, Johny Santoso, mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan daerah mengenai FOLU Net Sink 2030. Selain itu, sosialisasi ini menjadi langkah awal untuk menerjemahkan rencana operasional nasional ke dalam dokumen operasional tingkat provinsi.
“Penyusunan rencana operasional sub nasional akan dilakukan melalui tiga rangkaian workshop dengan pendampingan Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FoRETIKA),” kata Johny dalam laporannya.
Dalam kesempatan tersebut, Dewan Penasihat Ahli Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Ruandha Agung Sugardiman, menyampaikan sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan selaku Ketua Pelaksana Operation Management Office (OMO) FOLU Net Sink 2030. Ia menegaskan sektor kehutanan dan penggunaan lahan memegang peran strategis dalam pencapaian target penurunan emisi nasional sebesar 140 juta ton CO₂e pada 2030, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 194 Tahun 2025.
Materi sosialisasi memaparkan strategi utama FOLU Net Sink 2030, antara lain pengendalian deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari, pengembangan perhutanan sosial dengan target nasional 12,7 juta hektare, rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi gambut, konservasi keanekaragaman hayati, serta penguatan penegakan hukum dan sistem pemantauan.
Dalam paparan tersebut juga disampaikan dukungan data dan informasi spasial untuk perencanaan. Di Papua Tengah, potensi kebakaran hutan dan lahan tercatat seluas 571 hektare hingga 31 Desember 2025. Sementara itu, cakupan aksi mitigasi meliputi kawasan konservasi seluas 1.060.847 hektare serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) seluas 39.689.111 hektare.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kehutanan menjadwalkan workshop teknis pertama penyusunan Rencana Operasional Sub Nasional FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Tengah pada 12 Februari 2026. Dua workshop lanjutan akan digelar untuk mematangkan dokumen perencanaan sebagai acuan implementasi di tingkat daerah.
Melalui sinergi multipihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan, Kementerian Kehutanan optimistis Papua Tengah dapat berkontribusi signifikan dalam pencapaian target FOLU Net Sink 2030 sekaligus mendukung pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan. (*/)
