KalbarOke.com — Kementerian Kehutanan resmi meluncurkan MANDARA (Mangrove Data Nusantara) sebagai platform data mangrove terintegrasi nasional. Peluncuran yang digelar di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026, ini menjadi upaya pemerintah merapikan tata kelola data ekosistem mangrove yang selama ini tersebar lintas sektor dan lembaga.
Indonesia merupakan negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia. Namun besarnya potensi itu berbanding lurus dengan tantangan pengelolaan data dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Melalui MANDARA, Kementerian Kehutanan berupaya menghadirkan satu sistem terpadu yang menyajikan data mutakhir, terverifikasi, dan mudah diakses.
Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Dyah Mutiningsih mengatakan, kehadiran MANDARA menjadi fondasi penting bagi transparansi kebijakan rehabilitasi pesisir. “Kami ingin setiap kebijakan dan kolaborasi rehabilitasi mangrove bertumpu pada data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Dyah dalam sambutannya.
Data Kementerian Kehutanan menunjukkan sekitar 80 persen ekosistem mangrove eksisting berada di dalam kawasan hutan. Posisi ini menjadikan Kementerian Kehutanan sebagai aktor kunci dalam pelestarian dan pemulihan mangrove nasional. Di sisi lain, kebutuhan data dari akademisi, lembaga internasional, hingga sektor swasta terus meningkat, seiring menguatnya agenda iklim dan ekonomi hijau.
MANDARA dikembangkan sejak 2024 melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) sebagai Integrated Data Platform Mangrove (IDPM). Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai repositori data, tetapi juga sebagai smart tool yang mendorong kolaborasi multipihak dalam rehabilitasi mangrove.
Secara fungsional, MANDARA mendukung penyusunan Peta Kawasan Mangrove dan Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara lebih presisi. Platform ini menyimpan beragam lapisan data, mulai dari data spasial berbasis GIS, citra satelit resolusi tinggi, data tabular, hingga dokumentasi teknis dan analisis dampak lingkungan. Sistem ini juga memungkinkan pemantauan penginputan data rehabilitasi mangrove dari berbagai sumber anggaran secara transparan.
Tak hanya itu, MANDARA menyediakan kanal komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan lapangan, kritik, dan saran. Fitur ini diharapkan memperkuat tata kelola mangrove di tingkat tapak sekaligus meningkatkan partisipasi publik.
Keterbukaan dan keterlacakan data yang disediakan MANDARA dinilai dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mitra pembangunan. Dengan data yang terverifikasi dan dapat dipantau bersama, platform ini menjadi pijakan penting bagi pengembangan skema pembiayaan berkelanjutan, termasuk investasi berbasis hasil, kemitraan publik–swasta, serta inisiatif karbon biru (blue carbon).
Sejak tahap pengembangan, MANDARA telah dimanfaatkan dalam penyusunan peta arahan kelembagaan rehabilitasi mangrove nasional. Dengan peresmian ini, pemerintah berharap MANDARA menjadi standar baru dalam publikasi dan pertukaran data mangrove lintas sektor.
Melalui MANDARA, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memimpin perlindungan ekosistem karbon biru dan mendorong mitigasi perubahan iklim berbasis solusi alam. (*/)
