KalbarOke.Com – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat siap menggelar puncak perayaan Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025. Acara bergengsi ini akan diselenggarakan pada Jumat malam, 14 November 2025, di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Kota Pontianak.
Mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik Menuju Kalbar Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” acara ini dijadwalkan dibuka langsung oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan. Kehadiran Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Donny Yoesgiantoro, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat, serta pimpinan lembaga legislatif, pemerintah desa, dan Forkopimda, menunjukkan tingginya komitmen terhadap transparansi di Bumi Khatulistiwa.
Acara ini merupakan puncak dari proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KI Kalbar. Ketua KI Kalbar, M. Darusalam, menyampaikan bahwa capaian keterbukaan informasi publik di provinsi ini menunjukkan tren yang sangat positif, baik dari sisi partisipasi maupun kualitas pelayanan informasi.
Tahun ini, sebanyak 168 badan publik berpartisipasi dalam proses penilaian. Mereka terbagi dalam enam kategori utama:
1. Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi (OPD Provinsi)
2. Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
5. Lembaga Legislatif
6. Pemerintah Desa
“Tahun ini kita melihat peningkatan signifikan jumlah badan publik yang naik ke zona Informatif. Ini membuktikan bahwa semangat transparansi telah menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi di Kalbar,” ujar Darusalam di Pontianak, Kamis (13/11/2025).
Menurut Darusalam, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif, yang pada akhirnya akan melahirkan kepercayaan publik yang kuat.
Wakil Ketua KI Kalbar, M. Reinardo Sinaga (akrab disapa Edho), menegaskan bahwa Monev 2025 dirancang tidak hanya untuk menilai kepatuhan regulasi, tetapi juga untuk mendorong inovasi dan kolaborasi antar-badan publik.
“Sebanyak 168 badan publik tahun ini berkompetisi secara sehat untuk memperbaiki layanan informasinya. Kita ingin memastikan keterbukaan bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Edho.
Kehadiran Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro, menjadi bentuk dukungan langsung terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalbar. Donny dijadwalkan akan memberikan sambutan dan menyerahkan penghargaan khusus kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar atas dukungan mereka dalam implementasi keterbukaan informasi.
Berdasarkan data Komisi Informasi Pusat, pada tahun 2024 Kalimantan Barat mencatat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sebesar 81,97 poin, menempatkan provinsi ini di peringkat keenam nasional.
“Kami optimis Kalbar dapat menjadi contoh provinsi yang konsisten dalam membangun keterbukaan informasi yang efektif dan berkelanjutan. KI Kalbar menargetkan skor tersebut akan meningkat pada tahun 2025 seiring dengan meningkatnya jumlah badan publik yang informatif dan penerapan sistem informasi yang lebih transparan di seluruh wilayah,” pungkas Edho.
Malam penganugerahan ini didukung penuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kalbar. Selain itu, sektor swasta dan perbankan juga menunjukkan apresiasi melalui kemitraan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Dharma Inti Bersama, serta Aming Coffee.
Kegiatan akan diawali dengan penampilan Tarian Tidayu dari siswi SMKN 5 Kota Pontianak, dilanjutkan dengan penayangan video capaian Monev 2025, dan laporan resmi Ketua KI Kalbar. Puncak acara adalah penyerahan penghargaan kepada peraih peringkat tertinggi di setiap kategori, termasuk penghargaan utama The Best Informatif 2025 dan kategori khusus bagi tokoh penggerak keterbukaan informasi publik di Kalbar.
