KalbarOke.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat capaian besar di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan menambah 1,079 juta hektare kawasan konservasi laut baru. Langkah strategis ini menjadi bagian penting dari upaya percepatan menuju target 10% wilayah laut terlindungi pada 2030 dan visi jangka panjang “30×45” atau 30% perlindungan wilayah laut pada 2045.
Dengan tambahan tersebut, total luas kawasan konservasi laut Indonesia kini mencapai 30,99 juta hektare.
“Tahun 2025 menjadi fase percepatan dengan fokus pada penetapan kawasan baru, sinkronisasi tata ruang laut, serta penguatan efektivitas pengelolaan melalui sistem EVIKA,” ujar Koswara, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (24/10).
Fokus Perlindungan Ekosistem Laut Kritis
Perluasan kawasan konservasi tahun ini mencakup sejumlah wilayah strategis seperti Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Buru, Teonila Serua (Maluku), Aceh Selatan II, Aceh Timur, dan DKI Jakarta.
Langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap ekosistem penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove — tiga pilar utama yang menopang keanekaragaman hayati laut, ketahanan pesisir, serta keberlanjutan stok ikan nasional.
“Perluasan kawasan konservasi bukan sekadar menambah angka luasan, tetapi memastikan laut kita benar-benar terlindungi dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ini bagian dari strategi besar ekonomi biru yang menyeimbangkan perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan,” tambah Koswara.
EVIKA: Sistem Pemantauan Efektivitas Konservasi
Untuk memastikan pengelolaan berjalan optimal, KKP terus memantau kinerja 117 kawasan konservasi laut di Indonesia melalui sistem EVIKA (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan).
Direktur Konservasi Ekosistem Firdaus Agung menjelaskan, hingga tahun 2024, sebanyak 13 kawasan (11%) telah mencapai kategori berkelanjutan, di antaranya Pulau Pieh, Kepulauan Kapoposang, Kepulauan Anambas, Gili Matra, Laut Sawu, Pulau Padaido, Raja Ampat, Waigeo Barat, Pantai Penyu Pangumbahan, Nusa Penida, Kepulauan Alor, Kepulauan Derawan, dan Raja Ampat.
“Program ini dijalankan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah, lintas kementerian/lembaga seperti Bappenas, Kemenkeu, KLHK, BRIN, ATR/BPN, serta mitra konservasi seperti WWF, CTC, RARE, Konservasi Indonesia, dan WRI Indonesia,” ujar Firdaus.
Pendanaan program ini bersumber dari APBN, DAK, APBD, BLU/BLUD, serta dukungan internasional dari GEF-8, Blue Planet Fund, dan TFCCA.
Langkah Nyata Menuju Ekonomi Biru
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam memperkuat implementasi ekonomi biru, di mana konservasi laut menjadi pilar utama untuk menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dengan komitmen kuat dan pendekatan kolaboratif lintas sektor, Indonesia terus memperkokoh posisinya sebagai negara kepulauan dengan sistem konservasi laut terluas dan paling progresif di dunia. (*/)
