KalbarOke.Com — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Singkawang, Asmadi, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan perjalanannya ke Turki menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia memastikan tuduhan tersebut adalah tidak benar atau hoaks.
Asmadi menjelaskan bahwa perjalanan yang ia lakukan beberapa waktu lalu merupakan ibadah umrah bersama keluarga. Kegiatan tersebut bersifat pribadi dan sepenuhnya menggunakan biaya sendiri, bukan perjalanan dinas apalagi bersumber dari dana negara.
“Tuduhan itu tidak benar. Tidak ada perjalanan dinas ke Turki, apalagi menggunakan APBD. Untuk perjalanan dinas luar negeri, ada aturan dan mekanisme yang ketat sesuai ketentuan Kemendagri dan Kementerian Luar Negeri,” ujar Asmadi, Senin (16/2/2026).
Lebih lanjut, Asmadi memaparkan bahwa setiap pejabat daerah yang hendak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melewati prosedur administrasi yang sangat ketat. Regulasi tersebut melibatkan proses perizinan berjenjang hingga ke tingkat kementerian dan pelaporan resmi, sehingga tidak mungkin dilakukan secara sembarangan atau tanpa pengawasan.
Ia sangat menyayangkan penyebaran informasi di media sosial yang dilakukan tanpa klarifikasi terlebih dahulu, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman luas di tengah masyarakat.
“Silakan datang dan bertemu langsung apabila ada yang ingin ditanyakan. Kami siap menerima saran dan masukan, khususnya terkait pelayanan publik,” tambahnya mengajak masyarakat untuk mengedepankan verifikasi.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat lebih bijak dalam menyaring informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Ringkasan Berita
*Kadisdikbud Singkawang Asmadi membantah isu viral yang menyebut dirinya melakukan perjalanan dinas ke Turki menggunakan dana APBD.
*Asmadi menegaskan perjalanan tersebut adalah ibadah umrah pribadi bersama keluarga dan tidak berkaitan dengan tugas kedinasan.
*Dijelaskan bahwa perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat daerah memiliki aturan dan mekanisme perizinan ketat dari Kemendagri serta Kemenlu.
*Isu yang beredar dinilai sebagai informasi tanpa klarifikasi yang dapat memicu kesalahpahaman publik.
*Masyarakat diimbau untuk selalu melakukan verifikasi data dan dipersilakan melakukan komunikasi langsung dengan pihak Disdikbud jika memerlukan penjelasan.
