Pontianak – Komisi II DPR RI menggelar kunjungan kerja ke Kalbar untuk membahas sejumlah isu sektoral. Satu di antaranya mendalami efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) di sejumlah daerah.
“Kami ingin mendalami bagaimana efektifitas dana desa yang terus naik. Dan ternyata Kalimantan Barat memberikan peradilan yang baik,” ujar Ketua Tim Kunker Komisi II DPR RI yang dipimpin DR. Mardani Ali Sera,Meng, saat kunjungan yang disambut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar di Balai Petitih, Kamis (1/11) Sore.
Dia menilai langkah Pemprov Kalbar terkait permasalahan tersebut sudah tepat. Selain itu, pihaknya setuju jika tujuan Pemprov untuk meningkatkan jumlah desa Mandiri di Kalbar. Sebab langkah yang diambil tepat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk pencapaian kriteria desa mandiri. Karena jika itu tercapai, maka terwujudlah desa mandiri yang mampu mensejahterakan rakyat,” ungkap Mardani.
Rombongan anggota parlemen negara tersebut datang untuk membahas sejumlah isu sektoral di Kalbar. Dalam forum tersebut, Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, SH, M.Hum menyampaikan fakta persoalan terkait masalah sektoral yang sedang dihadapi Pemprov Kalbar. Salah satunya terkait desa mandiri yang hanya ada satu dari 2031 jumlah desa di Kalbar.
“Perlu kami sampaikan bapak ibu, Kalbar ini perlu perhatian khusus. Bayangkan dari 2031 desa, Kalbar cuma punya satu desa mandiri. Padahal SDA sangat besar. SDM Kalbar mampu bersaing. Ini permasalahan sosial yang harus dibenahi,” jelas Sutarmidji. (AR)
