KalbarOke.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia resmi memulai proses pemeriksaan kinerja Semester II Tahun 2025 lewat entry meeting yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 4 Agustus 2025.
Agenda ini menjadi langkah awal dalam mengevaluasi efektivitas strategi pencegahan korupsi lintas kementerian, lembaga, dan daerah.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan dukungan penuh terhadap pemeriksaan tersebut. “KPK siap menyediakan seluruh data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan. Ini momen penting untuk merefleksi dan memperbaiki strategi ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa pemeriksaan akan berlangsung selama 40 hari dan mencakup sampel dari wilayah pusat, Yogyakarta, dan Maluku. Pemeriksaan ini mengedepankan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran pencegahan korupsi.
Isu Strategis: Teknologi, Transparansi, dan SDM
Dalam paparannya, Nyoman menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian BPK selama satu dekade terakhir. Mulai dari belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, keterbatasan transparansi publik, budaya kerja yang kurang mendukung integritas, hingga lemahnya sistem pengendalian internal instansi.
“Jumlah tersangka dan kerugian negara terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa pendekatan saat ini belum cukup efektif. Diperlukan strategi baru yang lebih menyentuh akar permasalahan,” ujar Nyoman.
Namun demikian, ia juga mengapresiasi respons positif KPK terhadap rekomendasi BPK. Tingkat pemenuhan rekomendasi KPK mencapai 92,21 persen—tertinggi di antara aparat penegak hukum lainnya.
Dorong Evaluasi Terukur dan Perubahan Nyata
Ketua KPK Setyo Budiyanto kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. “Kenaikan IPK tidak bisa dibebankan ke KPK saja. Dari delapan indikator IPK, hampir semuanya melibatkan aktor di luar KPK,” jelasnya.
Ia juga mengkritisi lemahnya respons perbaikan dari lembaga dan daerah terhadap hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). “Beberapa instansi terus mencetak nilai rendah tanpa ada perubahan signifikan. Mereka menganggap itu hanya angka,” tegas Setyo.
KPK berharap hasil pemeriksaan ini dapat melahirkan strategi baru yang adaptif terhadap dinamika masyarakat, serta membangun sistem deteksi dini terhadap potensi penyimpangan anggaran dan kebijakan publik.
Hadirkan Evaluasi Berbasis Fakta dan Kolaborasi Nyata
Entry meeting ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa, serta pejabat KPK lainnya. Dari pihak BPK hadir Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, Auditor Utama Keuangan Negara I Sarjono, dan tim pemeriksa dari BPK.
Langkah strategis ini menandai sinergi yang semakin kuat antara KPK dan BPK dalam menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan bebas korupsi. Pemeriksaan ini diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan pencegahan yang konkret dan berdampak langsung ke masyarakat. (*/)
Artikel ini telah dibaca 40 kali
