KalbarOke.com — Setiap kali musim kemarau menerjang, bayang-bayang krisis air tawar selalu menghantui ratusan ribu warga Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Fenomena intrusi air laut yang merembes jauh ke hulu Sungai Kapuas melumpuhkan kualitas air baku milik Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa. Di darat, kemacetan angkutan berat yang membelah koridor kota kian menambah beban infrastruktur Kota Khatulistiwa.
Dua persoalan krusial ini memicu konsolidasi lintas otoritas di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu, 14 Oktober 2026. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, duduk satu meja bersama Anggota Komisi V sekaligus Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, serta jajaran Balai Kementerian PUPR, perangkat provinsi, dan kota.
Pertemuan tersebut dirancang untuk mengunci komitmen pusat dan daerah agar penanganan krisis air asin dan infrastruktur transportasi tak lagi berjalan parsial.
“Tadi kita membahas masalah air baku PDAM yang ketika musim kemarau mengalami intrusi air asin. Kita bahas solusi jangka pendek, menengah, sampai panjang. Insya Allah kita sudah satu meja dan satu persepsi,” kata Edi Rusdi Kamtono seusai pertemuan, Rabu.
Edi menjelaskan, ancaman kelangkaan air tawar di Pontianak terbilang kompleks karena bentang alamnya yang tidak ditopang pegunungan. Ketika curah hujan di kawasan hulu surut, dorongan air asin dari muara laut tak terbendung masuk ke intake PDAM.
Selain merumuskan mitigasi intrusi air asin, Pemkot Pontianak juga mematok target peningkatkan kapasitas pelayanan air bersih di kawasan Pontianak Utara. Langkah ini dinilai vital guna menopang kawasan pertumbuhan baru, termasuk proyek Sekolah Rakyat dan pemukiman sekitarnya.
Syarif Abdullah Alkadrie mengaminkan bahwa penyelesaian air baku Pontianak butuh intervensi anggaran pusat dan kajian geologis yang cermat.
“Apakah membangun waduk penampung, memperpanjang pipa intake jauh ke hulu, atau teknologi rekayasa lain. Ketergantungan kita pada hujan dan sungai membuat intrusi air asin harus diselesaikan secara komprehensif,” ujar legislator asal Kalbar tersebut.
Tak hanya isu air bersih, koridor transportasi Kota Pontianak turut dibedah. Pemkot Pontianak mendorong optimasi geometrik jalan nasional pada koridor rawan macet, mulai dari Simpang Garuda hingga Simpang 28 Oktober, yang bakal dilengkapi pedestrian, turap, dan penerangan jalan.
Namun, untuk penanganan jangka panjang, Edi menyoroti pentingnya memindahkan arus truk kontainer dan angkutan barang berbobot besar dari dalam kota. Pemkot meminta dukungan Komisi V DPR RI untuk meretas kemacetan lewat percepatan pembangunan Jembatan Kapuas III dan akses jalan tol (highway) menuju Pelabuhan Kijing di pantai utara.
“Ini bagian dari upaya mengurangi kepadatan angkutan berat yang saban hari masuk dan membebani jalanan Kota Pontianak,” tegas Edi.
Syarif Abdullah memastikan, hasil sinkronisasi persepsi ini akan segera ditindaklanjuti oleh Balai-Balai Kementerian terkait melalui studi kelayakan teknis (feasibility study) sebelum masuk dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (*/)
