KalbarOke.Com – Ikatan Mahasiswa Kabupaten Ketapang (IMKK) memberikan rapor merah terhadap pelaksanaan Program Kartu Ketapang Pintar (KKP) pada Kamis (26/12/2025). Meskipun bertujuan mulia, program ini dinilai masih bermasalah dalam hal akurasi data di lapangan.
Mahasiswa menemukan adanya kesenjangan mencolok antara daftar penerima bantuan dengan kondisi ekonomi riil masyarakat. Banyak kelompok yang paling membutuhkan justru belum tersentuh oleh bantuan pendidikan yang digagas oleh pemerintah daerah tersebut.
Keluhan senada juga muncul dari warga yang melihat ketidakadilan dalam pembagian kartu sakti ini. Mereka menilai proses pendataan tidak mencerminkan realitas sosial sehingga memicu kecemburuan di tingkat desa maupun wilayah pinggiran.
“Saya lihat ada yang ekonominya cukup, tapi dapat bantuan,” ujar seorang warga Ketapang dengan nada kecewa. Kondisi ini membuat para orang tua dari keluarga prasejahtera merasa diabaikan oleh sistem yang sedang berjalan.
Kepala Departemen Kajian Strategis dan Advokasi IMKK, Wahyu Firmansyah, menyoroti lemahnya validasi data dari tingkat bawah. Ia menegaskan bahwa niat baik kebijakan ini terancam gagal jika verifikasi lapangan terus diabaikan oleh petugas.
“Ketika data tidak diverifikasi ke bawah dan realitas sosial diabaikan, maka bantuan berpotensi meleset dari sasaran,” tegas Wahyu Firmansyah. Ia meminta Pemkab segera melakukan audit total terhadap seluruh daftar penerima.
IMKK secara resmi menuntut adanya verifikasi ulang yang melibatkan pihak sekolah serta aparatur desa secara langsung. Keterbukaan informasi publik mengenai kriteria penerima dianggap sebagai solusi mutlak untuk memperbaiki kualitas program KKP.
Selain verifikasi, mahasiswa mendesak penyediaan kanal pengaduan independen agar masyarakat bisa melapor jika menemukan kejanggalan. Pengawasan dari masyarakat sipil dinilai sangat krusial agar anggaran miliaran rupiah tidak terbuang sia-sia.
Pihak mahasiswa menegaskan bahwa mereka tidak menolak program bantuan ini secara prinsipil. Namun, mereka menentang keras kebijakan yang hanya terlihat sukses dalam laporan administratif tetapi gagal menjawab persoalan nyata di tengah rakyat.
Ringkasan Berita
• Ikatan Mahasiswa Kabupaten Ketapang (IMKK) menilai pelaksanaan Program Kartu Ketapang Pintar pada 26 Desember 2025 masih jauh dari kata tepat sasaran.
• Ditemukan fakta lapangan bahwa sejumlah keluarga yang tergolong mampu secara ekonomi justru terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan tunai tersebut.
• Wahyu Firmansyah dari IMKK menegaskan bahwa lemahnya verifikasi data berbasis desa dan sekolah menjadi penyebab utama bantuan ini berpotensi salah sasaran.
• Masyarakat di wilayah pinggiran mengeluhkan rasa ketidakadilan karena masih banyak pelajar dari keluarga miskin yang tidak terakomodasi dalam daftar KKP.
• Mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk segera melakukan audit transparan serta menyediakan kanal pengaduan publik yang responsif bagi warga.
