KalbarOke.com — Pemerintah semakin serius mengejar target ambisius pembangunan 3 juta rumah sebagaimana tercantum dalam pidato kenegaraan Presiden pada 16 Agustus mendatang. Hal ini ditegaskan dalam pertemuan strategis antara Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, di Jakarta, Jumat 1 Agustus 2025.
Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya merancang arsitektur kebijakan perumahan nasional yang selaras dengan visi Presiden dan kebutuhan masyarakat. “Program 3 juta rumah ini harus menjadi wajah nyata dari komitmen Presiden kepada rakyat. Tidak boleh ada jurang antara janji kampanye dan realisasi di lapangan,” tegas Wamen Fahri.
Data Backlog Jadi Basis Desain Kebijakan
Didukung data terbaru dari BPS, pemerintah memetakan lebih dari 15 juta keluarga dalam kategori membutuhkan rumah. Ini mencakup rumah tangga tanpa tempat tinggal sendiri, tinggal di rumah tak layak huni, atau menumpang.
Sebagai solusi, Wamen Fahri menekankan renovasi rumah perdesaan melalui skema BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), yang akan difokuskan pada wilayah-wilayah tertinggal. “Banyak rakyat tidak butuh rumah baru, tapi butuh rumah yang layak. Ini esensi dari pembangunan berbasis kebutuhan,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, koperasi bahan bangunan akan diberdayakan. Pemerintah akan menggandeng Koperasi Merah Putih untuk distribusi material, guna memastikan efisiensi, transparansi, dan dampak ekonomi lokal.
Rumah Vertikal dan Subsidi Tanah untuk Perkotaan
Sementara untuk wilayah perkotaan, pendekatan pasar akan diterapkan untuk pembangunan rumah vertikal, dengan insentif berupa subsidi tanah dari negara, termasuk aset-aset BUMN. “Jika tanah disubsidi, harga rumah bisa turun hingga 50 persen. Ini game changer,” tegas Fahri.
Ia juga mengusulkan reorientasi Perum Perumnas sebagai off-taker, mirip peran Bulog di sektor pangan. “Dengan 15 juta backlog, pasar sudah ada. Negara tinggal menyiapkan institusi pelaksana yang kredibel,” katanya.
Kawasan Pesisir Jadi Prioritas Baru
Diskusi juga mencakup rencana intervensi di 1.300 kawasan pesisir dari total hampir 13 ribu lokasi. Wamen Fahri menyebut pembiayaan bisa melalui skema KPBU dan dukungan lembaga pembangunan multilateral (MDB) senilai hingga 4,5 miliar dolar AS.
Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyambut baik penyelarasan program ini dengan RPJMN dan Asta Cita Presiden. Ia mendukung pendekatan berbasis data dan wilayah serta rencana integratif antara rumah tapak, vertikal, dan perbaikan kawasan pesisir.
Target Ekonomi dan Perubahan Struktural
Program 3 juta rumah ini tidak hanya menyasar perumahan layak, tetapi juga diharapkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga 1,3 persen, selaras dengan target ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan.
“Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi upaya membangun sistem baru perumahan rakyat yang berpihak, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Fahri. (*/)
Artikel ini telah dibaca 31 kali
