KalbarOke.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimisme pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Optimisme itu disampaikan Purbaya saat menghadiri acara Semangat Awal Tahun 2026 bertema “440 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menuju Pertumbuhan Berkualitas” di kantor IDN HQ, Selasa, 14 Januari 2026.
Dalam sesi tanya jawab, Purbaya mengungkapkan bahwa sejumlah langkah awal yang ditempuh pemerintah sejak akhir 2025 telah berhasil membalikkan tren perlambatan ekonomi yang sempat terjadi pada Agustus–September. Perlambatan tersebut, menurut dia, berisiko mengganggu stabilitas sosial dan politik apabila dibiarkan berlarut-larut.
“Kalau kita lihat, Agustus–September itu turun ke level yang rendah sekali. Kita tahu kalau tidak dibalik, stabilitas sosial dan politik bisa terganggu. Karena itu ekonomi harus segera dibalik agar stabilitas terjaga,” ujar Purbaya.
Pemerintah, kata dia, memilih mempercepat belanja negara dan memperbaiki iklim investasi sebagai motor awal pemulihan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan satuan tugas percepatan dan debottlenecking untuk mengurai hambatan investasi dan mendorong sektor riil.
“Pertumbuhan sektor riil akan kita dorong. Stabilitas dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diciptakan. Kalau sektor usaha membutuhkan subsidi atau insentif, itu akan dipertimbangkan sesuai kondisi,” kata Purbaya. Ia menegaskan, ke depan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor swasta akan berjalan searah.
Namun, Purbaya mengakui efektivitas kebijakan sempat tertahan akibat belum sinkronnya respons kebijakan moneter. Untuk itu, Kementerian Keuangan kembali memperkuat koordinasi dengan bank sentral guna menjaga keseimbangan likuiditas di pasar.
“Kami berdiskusi lagi dengan bank sentral. Sekarang sudah dapat titik tengah bagaimana memperbaiki sistem agar kebijakan fiskal dan moneter lebih sinkron,” ujarnya.
Acara tersebut menjadi ruang dialog mengenai arah kebijakan ekonomi di awal pemerintahan Prabowo. Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat koordinasi lintas kebijakan, serta memastikan langkah-langkah perbaikan struktural berdampak langsung bagi masyarakat dan dunia usaha. (*/)
