KalbarOKe.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap sehat, kredibel, dan adaptif di tengah gejolak perekonomian global. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Rabu 3 Juli, yang membahas realisasi APBN semester I dan proyeksi semester II tahun anggaran 2025.
“APBN 2025 menghadapi tantangan luar biasa. Di satu sisi, kita harus merespons dinamika global yang terus bergerak cepat, di sisi lain ada amanat baru dari Presiden yang harus segera dilaksanakan untuk memperkuat ekonomi dan pertahanan negara,” ujar Sri Mulyani.
Di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi, pemerintah memastikan bahwa APBN akan tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan. Menkeu menekankan pentingnya kebijakan countercyclical yang mampu menjadi penyeimbang saat tekanan global meningkat.
“APBN berperan sebagai shock absorber dan penggerak ekonomi nasional. Ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang menjaga daya beli rakyat, mendorong transformasi ekonomi, dan menjamin kesejahteraan,” jelasnya.
Lebih jauh, Menkeu juga menyoroti pelaksanaan sejumlah program unggulan yang menjadi prioritas nasional di 2025, seperti penyediaan makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, layanan kesehatan gratis, sekolah rakyat, penguatan Koperasi Merah Putih, dan pembangunan perumahan.
“Seluruh program ini harus berjalan tepat sasaran. APBN 2025 akan menjadi kendaraan utama untuk memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat nyata,” ujarnya.
Sri Mulyani juga mengapresiasi Badan Anggaran DPR RI yang telah menyetujui proyeksi defisit anggaran sebesar 2,78 persen terhadap PDB serta penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk membantu pembiayaan. Menurutnya, langkah ini strategis untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mendukung program-program prioritas.
Pemerintah juga berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengelolaan belanja dan peningkatan efisiensi anggaran. Di sisi penerimaan negara, optimalisasi sektor perpajakan, bea cukai, dan PNBP juga akan terus digenjot.
“Terima kasih atas peran DPR yang menjalankan fungsi anggaran secara aktif. Kolaborasi ini sangat penting agar APBN kita tetap sehat, kredibel, dan mampu menjawab tantangan zaman,” tutup Menkeu. (/*)
Artikel ini telah dibaca 145 kali
