KalbarOke.com – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menggelar dialog dengan perwakilan asosiasi dan pelaku industri pariwisata untuk menyamakan persepsi sekaligus membahas peluang strategis serta tantangan pengembangan pariwisata nasional. Pertemuan ini menjadi upaya pemerintah memperkuat kolaborasi dengan industri di tengah meningkatnya pengakuan internasional terhadap pariwisata Indonesia.
Dialog bertajuk “Industri Berbicara” itu berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Februari 2026. Widiyanti mengatakan forum tersebut dirancang sebagai ruang komunikasi langsung antara pemerintah dan industri untuk menyerap aspirasi, membaca persoalan di lapangan, serta menghimpun masukan dalam penyusunan program pariwisata nasional.
Menurut Widiyanti, sepanjang 2025 sektor pariwisata Indonesia mencatat sejumlah capaian positif yang mendapat pengakuan global. Berbagai penghargaan internasional, kata dia, menunjukkan kualitas pariwisata nasional kian diperhitungkan di tingkat dunia.
“Capaian ini patut disyukuri bersama. Pengakuan internasional menunjukkan kualitas pariwisata Indonesia semakin baik,” ujar Widiyanti.
Ia menekankan bahwa pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama erat antara Kementerian Pariwisata dan para pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pelaku wisata. Namun, Widiyanti mengingatkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan secara kolektif agar pertumbuhan pariwisata berlangsung lebih merata dan berkelanjutan.
Beberapa aspek yang menjadi sorotan antara lain kebersihan dan higienitas destinasi, peningkatan kualitas layanan, kesiapan infrastruktur, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta keberlanjutan lingkungan yang ramah bagi wisatawan dan masyarakat lokal.
Widiyanti berharap forum dialog tersebut dapat melahirkan pertukaran gagasan yang konstruktif sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah dan industri dalam merumuskan langkah strategis pengembangan pariwisata nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani memaparkan sejumlah isu utama yang menjadi perhatian pemerintah. Isu tersebut meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan standar keselamatan, strategi pemasaran destinasi, penguatan infrastruktur dan konektivitas, hingga kepastian regulasi.
“Kami berharap asosiasi dapat memberikan masukan konkret untuk membantu penyelesaian berbagai isu ini,” kata Rizki.
Diskusi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, jajaran pejabat eselon I dan II Kementerian Pariwisata, serta perwakilan berbagai asosiasi pariwisata di Indonesia. (*/)
