KalbarOke.com – Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Bencana, KH Maboer MS, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengusut tuntas penyebab bencana banjir dan tanah longsor yang melanda kawasan Sumatra. Bencana besar yang terjadi akhir November 2025 itu menewaskan lebih dari 1.000 orang dan membuat 600 warga lainnya hilang.
Berbicara kepada pers di Posko Pengungsian Kapalo Koto, Pauh, Kota Padang, Jumat (5/12/2025), KH Maboer menegaskan bahwa negara harus hadir memberikan perlindungan nyata kepada para korban. “Kementerian terkait termasuk Kapolri harus segera bertindak agar para korban merasakan adanya perlindungan dari negara,” ujarnya.
Pembalakan Hutan dan Tambang Diduga Jadi Penyebab Utama
KH Maboer menyoroti temuan awal di lapangan yang menunjukkan bahwa bencana tersebut dipicu oleh pembalakan hutan besar-besaran dan aktivitas tambang di berbagai wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Dugaan sementara menyebutkan terdapat 8 hingga 20 perusahaan yang beroperasi di sepanjang kawasan hutan dari Aceh hingga Sumatra Barat. Aktivitas mereka diduga menyebabkan kerusakan ekologis berat, memperparah banjir dan longsor.
Dengan tingkat kerusakan lingkungan dan jumlah korban jiwa yang sangat besar, ia menilai pemerintah harus bergerak cepat dan tegas. “Presiden Prabowo sebaiknya segera memerintahkan Kapolri untuk bertindak. Ini musibah ekologis yang harus menjadi alarm merah dan mendapatkan atensi serius pemerintah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar kasus ini tidak justru berujung pada kriminalisasi aktivis lingkungan, sebuah fenomena yang menurutnya telah berulang, termasuk yang terbaru di Semarang.
Desak DPR RI Kawal Pencabutan Izin Perusahaan Nakal
KH Maboer juga mendorong agar DPR RI turun langsung ke lapangan dan mengawal pemerintah untuk tidak ragu mencabut izin perusahaan yang terbukti merusak kawasan hutan. Menurutnya, tragedi ini menjadi momentum penting bagi aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku perusakan alam.
Selain itu, ia meminta Polri melakukan penyelidikan mendalam terkait potensi unsur kesengajaan atau praktik kejahatan dari perusahaan-perusahaan tambang dan kehutanan yang beroperasi di kawasan tersebut.
Ajak Polri Hadir sebagai Pelindung Rakyat
Dalam pernyataannya, KH Maboer kembali menekankan peran penting Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. “Ini juga momentum bagi Polri untuk hadir sebagai pengayom dan pelindung rakyat. Saya harap jajaran Polri lebih peka terhadap penderitaan masyarakat agar mereka tak selalu menjadi korban,” tegasnya.
MUI berharap pemerintah bertindak cepat dan tegas demi mencegah bencana serupa terulang, serta memastikan praktik perusakan lingkungan tidak lagi dibiarkan tanpa pengawasan. (*/)
