KalbarOke.com – Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat fondasi penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional (Renja Subnas) Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 melalui pelaksanaan Workshop I di Nabire, Kamis (12/2). Kegiatan ini menjadi tahap krusial untuk memastikan dokumen operasional tingkat provinsi tersusun realistis, terukur, dan sesuai dengan karakteristik wilayah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, Yan Richard Pugu, menegaskan bahwa workshop tersebut menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperjelas arah kerja pemerintah daerah dalam mendukung target nasional penurunan emisi.
“Workshop I ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan panduan yang terstruktur, termasuk contoh peluang kegiatan yang dapat dimasukkan dalam proses penyusunan Renja Sub Nasional FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Tengah,” ujar Yan Richard Pugu.
Papua Tengah tercatat memiliki kawasan hutan seluas sekitar 5,7 juta hektare. Dari total luasan tersebut, arahan aksi mitigasi mencakup 3,6 juta hektare, dengan sebagian besar berada dalam kategori perlindungan High Conservation Value (RO 11). Kondisi ini menunjukkan besarnya potensi kontribusi Papua Tengah dalam menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi sekaligus mendukung agenda mitigasi perubahan iklim nasional.
Dalam diskusi, peserta juga menyoroti dinamika pengelolaan di tingkat tapak. Usulan awal pembentukan 10 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) disesuaikan menjadi tiga unit pengelolaan, mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Penyesuaian tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam penyusunan Renja Subnas agar lebih implementatif.
Pada sesi pemaparan teknis, Tenaga Ahli Penyusunan Renja Subnas FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Tengah, Mujetahid, menjelaskan arah spasial FOLU Net Sink 2030 sebagai dasar penentuan prioritas aksi mitigasi. Sementara itu, Tenaga Ahli Paulus Mandibondibo memaparkan kerangka penyusunan Renja Subnas agar tersusun sistematis, terintegrasi dengan perencanaan daerah, serta selaras dengan kebijakan nasional.
Pembahasan forum juga menekankan pentingnya menjaga hutan alam tersisa, mendorong regenerasi hutan terdegradasi, memperkuat perhutanan sosial, serta memastikan dukungan sistem Monitoring, Reporting and Verification (MRV) berjalan optimal. Skema perhutanan sosial dan hutan adat diposisikan sebagai elemen kunci dalam pelaksanaan aksi mitigasi di lapangan.
Sebagai penutup, forum menegaskan pentingnya penyelarasan target dan rencana aksi mitigasi Papua Tengah dengan target nasional FOLU Net Sink 2030. Langkah ini dinilai sebagai fondasi awal penguatan perencanaan pembangunan rendah karbon di tingkat daerah, sekaligus mempertegas peran Papua Tengah dalam agenda iklim nasional. (*/)
