KalbarOke.Com – Pemerintah Kota Pontianak mengambil langkah maju dalam transformasi digital dengan meluncurkan sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) berbasis QRIS. Inisiatif ini diperkenalkan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aming Coffee Podomoro.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam upaya mempercepat digitalisasi, terutama pada sektor pengelolaan keuangan daerah.
Bahasan menyampaikan bahwa melalui digitalisasi, Pemerintah Kota Pontianak bertekad mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi, mencakup pengelolaan seluruh pajak dan retribusi daerah.
“Kita harus menyusun strategi yang cerdas agar proses pemungutan pajak dan retribusi dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Di sisi lain, masyarakat juga harus mendapatkan layanan yang mudah, cepat, dan murah,” jelasnya.
Pemkot Pontianak menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah mencapai Rp532,9 miliar dan retribusi daerah sebesar Rp151,1 miliar pada Perubahan APBD 2025. Untuk mencapai target ini, inovasi seperti pembayaran QRIS menjadi krusial.
Bahasan juga mengingatkan masyarakat bahwa dana dari pajak dan retribusi ini digunakan untuk berbagai sektor pembangunan, mulai dari penyediaan sarana pendidikan, pembiayaan BPJS kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, dan penerangan jalan umum.
Dalam upaya memuluskan percepatan digitalisasi, Bahasan memberikan lima arahan penting bagi TP2DD Kota Pontianak:
1. Menyusun rencana kerja atau roadmap yang jelas dan terukur.
2. Memperluas kerja sama untuk mendorong kemudahan transaksi non-tunai.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan TP2DD.
4. Terus melakukan sosialisasi dan literasi digital kepada masyarakat.
5. Memberikan insentif bagi pihak yang mendukung digitalisasi daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Reinaldy Akbar Ariesha, sama-sama menyoroti potensi besar Pontianak.
Amirullah menekankan bahwa TP2DD adalah wadah kolaborasi konkret untuk melaksanakan arahan Presiden terkait digitalisasi layanan publik. “Pontianak termasuk daerah yang infrastruktur digitalnya paling siap dibandingkan kota-kota lain di Kalimantan,” ujarnya.
Senada, Reinaldy Akbar Ariesha dari BI menilai Pontianak memiliki ekosistem ekonomi yang efisien dan infrastruktur digital yang siap. Menurutnya, digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang tata kelola yang transparan dan efisien.
Meski demikian, hasil evaluasi TP2DD menunjukkan bahwa dua aspek yang perlu diperkuat adalah implementasi dan realisasi program.
“Koordinasi antar instansi menjadi kunci agar pelaksanaan berbagai inisiatif digital berjalan efektif. Kita perlu memperkuat sistem yang sudah ada dan memperluas kerja sama lintas sektor,” tutup Reinaldy, berharap digitalisasi dapat meningkatkan indeks digitalisasi daerah dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.
