KalbarOke.com — Pemerintah memperkuat tata kelola industri kelapa sawit nasional melalui penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang kini bersifat wajib. Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan industri sawit Indonesia tumbuh secara berkelanjutan sekaligus menjaga daya saing di tengah dinamika perdagangan global.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penguatan standar keberlanjutan menjadi fondasi penting bagi masa depan industri sawit nasional.
“Indonesia tidak boleh mundur. Sawit adalah kekuatan ekonomi bangsa. Karena itu, tata kelolanya harus kuat dan berkelanjutan, serta didorong ke arah hilirisasi agar manfaat ekonominya semakin luas bagi masyarakat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin, 9 Maret 2026.
Dorong Hilirisasi Sawit
Menurut Amran, transformasi subsektor perkebunan—khususnya kelapa sawit—harus diarahkan pada pengembangan industri turunan dengan nilai tambah tinggi. Langkah ini bertujuan agar Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan ekspor bahan mentah, tetapi mampu memperkuat posisi sebagai pusat industri hilir sawit dunia.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat menjelaskan bahwa industri sawit Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan minyak nabati lainnya, terutama dari sisi produktivitas dan efisiensi penggunaan lahan.
Produksi Sawit Tetap Terbesar di Dunia
Data pemerintah menunjukkan luas perkebunan kelapa sawit nasional mencapai sekitar 16,83 juta hektare. Produksi Crude Palm Oil (CPO) pada 2025 diproyeksikan mencapai 48,12 juta ton. Dengan kapasitas tersebut, Indonesia tetap menjadi produsen sawit terbesar di dunia sekaligus memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati global.
Selain menyumbang devisa negara, industri sawit juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat. Lebih dari 16 juta tenaga kerja tercatat bergantung pada sektor ini, termasuk sekitar 5,2 juta pekebun rakyat yang menjadi bagian penting dalam rantai produksi nasional.
Pendampingan Pekebun Diperkuat
Roni mengatakan pemerintah terus memperkuat pendampingan kepada pekebun melalui berbagai program strategis. Program tersebut antara lain peremajaan sawit rakyat, dukungan sarana produksi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan riset dan inovasi.
“Sawit menyerap banyak tenaga kerja. Karena itu, produktivitas dan keberlanjutan harus berjalan beriringan,” kata Roni.
Melalui penguatan standar ISPO dan percepatan pengembangan industri hilir di dalam negeri, pemerintah optimistis industri sawit nasional akan semakin tangguh menghadapi dinamika global. Selain menjadi penopang ekonomi nasional, sektor ini juga dinilai berperan strategis dalam mendukung ketahanan pangan, energi, dan pembangunan berkelanjutan. (*/)
