KalbarOke.com – Pemerintah Indonesia menyalurkan sekitar 43.665 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara serentak pada Sabtu 30 Agustus 2025 melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Penyaluran dipusatkan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, dan tersebar ke ribuan titik distribusi di seluruh Indonesia.
Langkah ini merupakan bagian dari target distribusi 1,3 juta ton beras SPHP untuk periode Juli-Desember 2025, sebagai upaya menekan gejolak harga beras yang sempat melonjak di sejumlah daerah.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, GPM digelar untuk membangun ekosistem pangan yang sehat sekaligus menjaga keterjangkauan harga beras di masyarakat.
“Gerakan pangan murah ini merupakan upaya nyata untuk menjaga stabilisasi pangan khususnya beras agar tetap terjangkau,” ujar Mentan Amran dalam acara GPM serentak yang juga menjadi rangkaian HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Beras SPHP dijual dengan harga Rp60.000 per kemasan 5 kilogram. Program ini menjangkau 4.320 titik kecamatan di 38 provinsi dengan dukungan lintas sektor: 414 titik bersama Polri, 449 titik bersama TNI, 129 titik melalui jaringan BUMN, serta 415 titik distribusi lainnya.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan GPM penting untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. “Gerakan ini sangat strategis untuk memastikan ketersediaan beras dengan harga stabil di seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengapresiasi langkah tersebut. Ia menyebut operasi pangan murah terbukti efektif menekan kenaikan harga. “Empat minggu lalu harga beras naik di 233 kabupaten/kota, kini turun menjadi 200 daerah. Ini bukti program stabilisasi harga beras berjalan dengan baik,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso yang menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga. “Apresiasi tinggi untuk gerakan rutin ini. Semoga stok beras dan harga tetap aman,” katanya.
Dengan distribusi besar-besaran ini, pemerintah berharap harga beras tetap terkendali, inflasi terjaga, dan masyarakat memiliki akses pada pangan yang terjangkau. (*/)
Artikel ini telah dibaca 35 kali
