KalbarOke.Com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar rapat terbatas untuk mematangkan kesiapan sektor energi menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, ini melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, instansi vertikal, Pertamina, dan Komite BPH Migas. Pertemuan berlangsung di Ruang Ruai Telabang Kantor Gubernur Kalbar pada Jumat (7/11/2025).
Fokus utama pembahasan mencakup ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar (JBT), evaluasi tindak lanjut Instruksi Gubernur tentang pendistribusian Solar, serta upaya strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menyoroti isu krusial terkait kuota BBM subsidi di Kalbar. Ia menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari aksi damai para sopir truk yang sempat terjadi akibat kelangkaan Solar. Pemprov Kalbar telah merespons dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur Kalimantan Barat Nomor 500.10/224/RO-EKON mengenai penyediaan, pendistribusian, dan penyaluran Solar di wilayah tersebut.
“Kuota BBM subsidi untuk Kalbar tahun ini ditetapkan sebesar 474.801 kiloliter. Angka ini hanya mencapai 79,33 persen dari total usulan kita sebesar 598.477 kiloliter,” tegas Krisantus.
Kondisi kuota yang tidak mencapai usulan maksimal ini, menurutnya, menuntut perhatian serius dari semua pihak agar penyaluran Solar tetap stabil, tepat sasaran, dan mencukupi kebutuhan masyarakat selama periode Nataru.
Sebagai upaya pengendalian, Pemprov Kalbar telah membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran JBT dan JBKP. Pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Wakil Gubernur mengakui bahwa tugas pengawasan di lapangan seringkali menghadapi beragam tantangan, termasuk:
• Tingginya selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi.
• Potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.
• Keterbatasan kontrol yang efektif selama proses distribusi berlangsung.
“Saya berharap, melalui rapat ini kita bisa merumuskan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan yang lebih efektif, terutama dalam menghadapi lonjakan kebutuhan energi menjelang akhir tahun,” harapnya.
Komite BPH Migas, Abdul Halim, memastikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi erat dengan PT Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha yang ditugaskan menyalurkan BBM subsidi.
“Secara umum, penyaluran BBM di Kalbar selama ini berjalan aman dan lancar. Namun, untuk mengantisipasi masa Nataru, Pertamina menyiapkan berbagai layanan tambahan,” ungkap Halim.
Layanan tambahan yang disiapkan mencakup pengaktifan SPBU siaga, kios Pertamina siaga, layanan motoris, dan mobil tangki siaga di titik-titik yang diprediksi akan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat.
Lebih lanjut, BPH Migas telah mengoperasikan posko pemantauan terpusat dari Jakarta yang dilengkapi sistem CCTV. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap potensi kelangkaan, kekurangan pasokan, kemacetan, atau antrean panjang di berbagai daerah. “Dengan sistem ini, kami dapat langsung berkoordinasi dengan koordinator di daerah jika terindikasi adanya gangguan distribusi,” tutupnya.
