KalbarOke.com – Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra mencapai sekitar Rp60 triliun. Dana tersebut berada di luar anggaran rutin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan akan difokuskan pada pemulihan infrastruktur serta sektor pertanian yang terdampak parah.
Pasca bencana besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, pemerintah kini mengalihkan fokus pada tahap pemulihan jangka menengah dan rekonstruksi. Besarnya kerusakan membuat kebutuhan anggaran dinilai sangat signifikan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dikelola melalui Satuan Tugas (Satgas) Pascabencana, namun penyalurannya tidak dilakukan langsung oleh BNPB. “Anggaran Satgas pascabencana ini diperkirakan mencapai Rp60 triliun dan terpisah dari anggaran rutin BNPB,” ujar Prasetyo.
Ia menegaskan, tidak ada insentif tambahan bagi pejabat atau aparatur negara yang terlibat dalam Satgas tersebut. Dana pemulihan akan langsung disalurkan melalui kementerian teknis, sesuai dengan bidang penanganannya masing-masing.
Untuk sektor infrastruktur, pemerintah akan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum guna mempercepat perbaikan akses transportasi, seperti jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana. Selain itu, fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit juga masuk dalam daftar prioritas utama rehabilitasi.
Tak hanya infrastruktur, pemulihan sektor pertanian menjadi perhatian serius pemerintah. Berdasarkan laporan awal, sekitar 64 ribu hektare sawah produktif terdampak bencana, baik akibat tertimbun lumpur maupun mengalami gagal panen.
Pemerintah menilai pemulihan pertanian penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan keberlangsungan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Dengan alokasi anggaran besar dan pendekatan lintas kementerian, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (*/)
