KalbarOke.com – Sebuah laporan terbaru dari Minderoo Centre for Technology & Democracy (MCTD), Universitas Cambridge, mengungkap kegelisahan yang semakin mendalam di kalangan penulis novel. Mayoritas penulis menyatakan kekhawatiran serius bahwa kecerdasan buatan (AI) dapat menggantikan peran kreatif mereka dalam waktu dekat.
Laporan yang disusun oleh Dr Clementine Collett ini melibatkan survei terhadap 332 penulis novel. Hasilnya mengejutkan: sekitar 50% responden percaya AI berpotensi sepenuhnya menggantikan pekerjaan mereka, sementara 97% novelis menolak keras gagasan bahwa AI mampu menulis novel secara utuh dengan kualitas yang setara karya manusia.
Pendapatan Penulis Mulai Terpengaruh AI
Temuan lain menunjukkan sekitar 40% penulis mengaku pendapatannya sudah terdampak oleh otomatisasi dan AI, terutama dari pekerjaan sampingan yang selama ini menjadi penopang aktivitas menulis. Yang lebih mencengangkan, beberapa penulis melaporkan bahwa ada buku yang dipublikasikan atas nama mereka, padahal bukan karya mereka.
Selain itu, 60% responden mengatakan karya mereka telah digunakan tanpa izin untuk melatih model bahasa AI. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius tentang masa depan kreativitas manusia dan keberlanjutan profesi penulis.
Menurut Dr Collett, situasi tersebut mengancam minat masyarakat terhadap karya panjang dan kompleks. “Penulis merasa masa depan minat pada karya panjang dan kompleks semakin tidak pasti,” ujarnya.
Ia menegaskan perlunya reformasi hukum hak cipta untuk memastikan penulis mendapatkan izin dan kompensasi yang layak jika karya mereka dimanfaatkan oleh teknologi AI.
AI Diakui Bermanfaat, Tapi Butuh Regulasi Ketat
Meski dilanda kecemasan, sekitar 80% penulis masih mengakui bahwa AI memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Namun, mereka mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kreator dan industri kreatif.
Direktur Eksekutif MCTD, Prof Gina Neff, menegaskan bahwa karya kreatif harus tetap menjadi prioritas dalam arus inovasi teknologi. “Industri kreatif adalah harta nasional yang harus dilindungi, bukan kerusakan sampingan dalam perkembangan AI,” katanya.
Merespons temuan tersebut, juru bicara Departemen Sains, Inovasi, dan Teknologi Inggris menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen bekerja sama dengan sektor kreatif dan pengembang AI untuk menciptakan regulasi yang seimbang—mengakomodasi inovasi tanpa mengorbankan hak-hak kreator. (*/)
