KalbarOKe.com — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat nasional secara virtual membahas penindakan kasus beras oplosan dan percepatan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Rapat tersebut diikuti seluruh Kapolda se-Indonesia, termasuk jajaran Polda Papua yang bergabung dari Aula Cendrawasih, Kota Jayapura, Rabu 13 Agustus 2025.
Dalam arahannya, Kapolri menegaskan komitmen Polri menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sesuai kebijakan pemerintah. Ia mengungkapkan, empat produsen besar beras yang diduga melanggar mutu dan takaran sudah masuk tahap penyidikan.
“Kami menemukan banyak sampel beras yang tidak memenuhi standar SNI dan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Ini tidak bisa dibiarkan,” ungkap Kapolri.
Ia juga menjelaskan, harga beras di sejumlah wilayah masih di atas HET, khususnya kategori premium. Penyebabnya antara lain pembelian gabah di tingkat produsen dengan harga tinggi sehingga membebani konsumen.
“Kita percepat penyaluran SPHP, kawal distribusi, dan lakukan operasi pasar. Tidak boleh ada penimbunan. Pelanggaran akan kita tindak tegas,” pintanya.
Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Pol. Helfi Assegaf, melaporkan saat ini terdapat 20 perkara dengan 26 tersangka terkait beras oplosan dan SPHP. Ia mengakui kebijakan penindakan sempat menimbulkan kekosongan stok di ritel modern, namun koordinasi dengan Bulog telah meningkatkan penjualan SPHP hingga hampir 3.000 ton per hari.
“Kami beri waktu dua hari kepada pelaku usaha untuk mengisi kembali stok sebelum tindakan tegas dilakukan,” ujarnya.
Sementara itu, Kakorbinmas Polri Irjen Pol. Edy Murbowo memaparkan persiapan kick-off Gerakan Pangan Polri yang akan digelar serentak pada 14 Agustus 2025. Program ini akan menjual beras SPHP dan bahan pokok dengan harga terjangkau, melibatkan UMKM, dan digelar di seluruh Polda dan Polres.
“Kami pastikan distribusi, terutama di wilayah kepulauan Indonesia Timur, didukung penuh sarana Polri agar harga tetap sesuai ketentuan,” jelas Edy.
Rapat tersebut menegaskan keseriusan Polri bersama Bulog, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mengendalikan harga pangan, mempercepat penyaluran beras SPHP hingga 1,3 juta ton akhir tahun, serta melindungi konsumen dari praktik curang produsen maupun distributor. (*/)
Artikel ini telah dibaca 31 kali
