KalbarOke.com – Pemerintah resmi memaparkan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebagai instrumen utama pembangunan nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan RAPBN 2026 dalam konferensi pers Nota Keuangan di Jakarta, Jumat 25 Agustus 2025.
Menurutnya, RAPBN 2026 disusun dengan semangat menjaga kesehatan fiskal sekaligus mendorong transformasi ekonomi. Target pendapatan negara ditetapkan Rp3.147,7 triliun, tumbuh 9,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pendapatan Negara Naik, Pajak Jadi Andalan
Sri Mulyani menegaskan, penerimaan pajak menjadi pilar utama pendapatan negara dengan target Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 13,5 persen. Meski ambisius, pemerintah yakin pencapaian tersebut realistis dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.
“Untuk penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun itu artinya harus tumbuh 13,5%. Itu cukup tinggi dan ambisius,” kata Sri Mulyani.
Selain itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai diproyeksikan mencapai Rp334,3 triliun atau naik 7,7 persen. Namun, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) justru turun 4,7 persen menjadi Rp455 triliun, terutama akibat berkurangnya dividen BUMN.
Belanja Negara Fokus pada Program Prioritas
Total belanja negara dalam RAPBN 2026 ditetapkan Rp3.786,5 triliun, naik 7,3 persen dari outlook 2025. Alokasi belanja diarahkan pada sejumlah agenda prioritas pemerintahan, antara lain: Ketahanan pangan dan energi, Pendidikan bermutu, Kesehatan berkualitas, Pembangunan desa dan koperasi, Pertahanan semesta, serta Percepatan investasi dan perdagangan global.
Rinciannya, belanja kementerian/lembaga meningkat 17,5 persen menjadi Rp1.498,3 triliun, sementara belanja non-KL tumbuh 18 persen mencapai Rp1.638,2 triliun.
“Agenda prioritas Presiden, mulai dari pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan, seluruhnya sudah tercermin di dalam RAPBN 2026,” jelas Sri Mulyani.
Defisit Menyempit, APBN Dijaga Tetap Sehat
Di sisi pembiayaan, defisit RAPBN 2026 diperkirakan Rp638,8 triliun atau sekitar 3,5 persen dari PDB. Angka ini lebih rendah dibanding defisit tahun 2025.
Sementara itu, keseimbangan primer diproyeksikan semakin dekat ke posisi nol dengan defisit primer sebesar Rp39,4 triliun. “Kita akan terus menjaga agar APBN tetap bisa sehat, berkelanjutan, dan mendukung pembangunan,” tegas Sri Mulyani. (*/)
Artikel ini telah dibaca 31 kali
