KalbarOke.com – Pemerintah menegaskan percepatan program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi sebagai strategi utama menuju kemandirian ekonomi nasional. Hal ini dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada Rabu, 25 Maret 2026.
Dalam pertemuan di Hambalang, Bahlil melaporkan perkembangan proyek hilirisasi tahap awal serta rencana penguatan pemanfaatan energi domestik.
Tambahan Proyek Rp239 Triliun
Bahlil menyebut, dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan dimulai dalam waktu dekat.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan 13 proyek hilirisasi dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp239 triliun. “Tambahan ini sedang dalam tahap finalisasi untuk segera dijalankan,” kata Bahlil.
Fokus Energi Domestik dan Pengurangan Impor
Dalam sektor energi, pemerintah diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi domestik guna memperkuat swasembada energi. Fokus utama mencakup pengembangan etanol serta biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO).
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sekaligus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Kebijakan Nikel dan Batu Bara Tetap Dipantau
Bahlil juga melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Pemerintah, kata dia, belum mengubah kebijakan terkait kedua komoditas tersebut, namun terus memantau dinamika pasar global.
Meski demikian, pemerintah membuka peluang relaksasi produksi secara terbatas dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. “Relaksasi dilakukan secara terukur agar tidak menekan harga di pasar global,” ujarnya.
Sinyal Kenaikan Harga Patokan Nikel
Pemerintah juga memberi sinyal akan menyesuaikan Harga Patokan Mineral (HPM) untuk nikel. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara dari sektor mineral strategis. “Kemungkinan besar HPM nikel akan dinaikkan agar lebih adil bagi negara,” kata Bahlil.
Jaga Kepentingan Negara dan Nilai Tambah
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis nasional. Ia meminta agar pengelolaan mineral dan energi mengutamakan kepentingan negara serta meningkatkan penerimaan yang selama ini dinilai belum optimal.
Pemerintah juga menargetkan 2026 sebagai momentum pembuktian kedaulatan mineral Indonesia. “Kita tidak ingin lagi menjual sumber daya alam dengan harga murah. Yang diinginkan adalah harga baik, produksi optimal, dan nilai tambah maksimal bagi negara,” ujar Bahlil.
Kebijakan ini menegaskan pergeseran strategi pemerintah dari sekadar ekspor bahan mentah menuju penguatan industri berbasis hilirisasi, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah dinamika global. (*/)
