Prabowo Gelar Rapat Terbatas Virtual Bahas Kebijakan Ekonomi dan Energi

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas virtual bersama menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas penyesuaian kebijakan ekonomi dan energi. Foto: BPMI Setpres

KalbarOke.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas secara virtual bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada Sabtu, 28 Maret 2026. Rapat yang berlangsung sejak siang hingga sore itu membahas arah dan penyesuaian kebijakan strategis pemerintah, terutama di sektor ekonomi dan energi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan rapat tersebut menjadi forum penting bagi pemerintah dalam merespons dinamika situasi terkini. “Presiden mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri untuk menentukan penyesuaian dan penentuan beberapa kebijakan ekonomi dan energi,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Fokus Koordinasi Lintas Sektor

Baca :  Prabowo Siapkan Inpres Penyelamatan Gajah Sumatra dan Borneo, Bentuk Satgas Pembiayaan Taman Nasional

Rapat terbatas ini juga berfungsi sebagai ajang koordinasi lintas kementerian guna memastikan kebijakan tetap selaras dan terarah. Pemerintah, kata Teddy, berupaya menjaga respons yang cepat terhadap berbagai tantangan, khususnya di sektor energi yang dinilai strategis.

Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adaptif di tengah dinamika global maupun domestik.

Sejumlah Menteri Hadir

Sejumlah menteri yang mengikuti rapat tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Baca :  Ekspor Beras 2.280 Ton ke Arab Saudi, Akademisi Nilai Indonesia Capai Swasembada Terkuat

Selain itu hadir pula Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PAN RB Rini Widiyanti, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Pola Kerja Digital Pemerintahan

Pelaksanaan rapat secara virtual dinilai menjadi bagian dari pola kerja pemerintahan yang semakin lincah (agile). Pemanfaatan teknologi memungkinkan koordinasi tetap berjalan cepat tanpa mengurangi kualitas pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional.

Dengan pendekatan ini, pemerintah diharapkan mampu merespons berbagai tantangan, terutama di sektor ekonomi dan energi, secara lebih efektif dan terukur. (*/)