KalbarOKe.com – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Depati Amir, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Senin 6 Oktober 2025. Dari bandara, Presiden langsung menuju PT Tinindo Internusa untuk meninjau langsung barang rampasan negara (BRN) yang terkait kasus tambang ilegal di wilayah Bangka Belitung.
Peninjauan ini merupakan bagian dari pengawasan dan evaluasi terhadap hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam pengelolaan sumber daya mineral.
Momen penting terjadi ketika Presiden Prabowo menyaksikan penyerahan aset rampasan negara kepada PT Timah Tbk. Acara yang digelar di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, tersebut menjadi simbol pemulihan besar-besaran terhadap kerugian negara akibat praktik tambang ilegal.
Penyerahan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, dilanjutkan ke CEO Danantara, dan akhirnya kepada Direktur Utama PT Timah Tbk.
“Pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media.
Menurut Presiden, dari enam smelter yang telah disita, nilai aset yang berhasil diamankan mencapai Rp6–7 triliun, termasuk tumpukan tanah jarang (monasit) yang nilainya bisa mencapai 200 ribu dolar AS per ton. Total kerugian negara dari kegiatan tambang ilegal ini diperkirakan mencapai Rp300 triliun.
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja mencapai sekitar 300 triliun rupiah. Ini kita hentikan,” tegas Prabowo.
Presiden juga mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum, TNI, Kejaksaan Agung, Bakamla, Bea Cukai, dan pihak terkait lainnya yang telah bergerak menyelamatkan aset negara. “Ini bukti bahwa pemerintah serius dan bertekad untuk membasmi penyelundupan, illegal mining, dan semua pelanggaran hukum. Kita tidak peduli siapa yang terlibat,” ujarnya.
Presiden menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat tata kelola sumber daya alam dan memastikan setiap aset negara hasil penegakan hukum digunakan untuk kepentingan nasional. “Saya minta Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla, semuanya teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat,” tutup Prabowo. (*/)
