KalbarOke.Com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Sabtu, 2 Agustus 2025 kemarin mengultimatum sanksi berat mulai dari pencabutan izin usaha hingga penyitaan lahan bagi para pelaku/perusahaan yang sengaja membakar hutan dan lahan.
“Kalau perlu, kita ambil alih lahannya, kita cabut izinnya. Negara tidak boleh terus menerus dirugikan,” tegas Prabowo dalam rakornas yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara virtual.
Presiden menyoroti maraknya praktik korporasi besar yang menghindari kewajiban pajak namun abai terhadap tanggung jawab lingkungan. Ia menginstruksikan seluruh kementerian terkait, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawasan untuk tidak memberikan toleransi sedikit pun pada pelanggaran ini.
Guna menghadapi ancaman Karhutla yang kian serius, Presiden menginstruksikan penguatan Satuan Tugas (Satgas) Darat dan Udara. Ia meminta penambahan jumlah personel TNI, peralatan pemadaman, serta peningkatan efektivitas operasi water bombing dan modifikasi cuaca.
Data dari Satgas Nasional Penanganan Karhutla yang dipimpin Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyoroti Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kebakaran tertinggi pada pertengahan tahun. Sejak 31 Juli 2025, tim sudah diterjunkan ke Kalbar untuk berkoordinasi dan melakukan aksi lapangan. Dua korban jiwa juga dilaporkan akibat kebakaran ini.
Hingga saat ini, lebih dari 1.400 operasi pemadaman telah dilakukan di berbagai daerah, termasuk Kalbar, dengan melibatkan TNI, Polri, BNPB, dan masyarakat. Sebanyak 11 perusahaan di Kalbar, Riau, dan Jambi telah disegel karena terbukti melakukan pembakaran lahan.
Presiden pun memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap data korporasi dan para pemegang saham yang terlibat untuk kemudian diproses secara hukum. “Ini bukan soal biaya, ini soal kesengajaan dan pembangkangan terhadap hukum,” tegasnya.
Dalam upaya penanganan, pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura untuk menghindari kesalahpahaman akibat kabut asap lintas batas. Presiden menegaskan bahwa penanganan Karhutla adalah komitmen Indonesia terhadap dunia internasional.
Di tengah situasi darurat, muncul pula inovasi lokal yang dilaporkan dalam rapat. Masyarakat Kalimantan mengembangkan alat pemadam dari bahan dasar tapioka yang dinilai efektif memadamkan api di lahan gambut.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau masih akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan. Untuk itu, Satgas merekomendasikan peningkatan status darurat di Kalbar dan provinsi rawan lainnya, penambahan dukungan personel serta peralatan Satgas, dan penguatan sistem pemantauan digital.
Prabowo mengakhiri Rakornas dengan pesan tegas, “Ini bukan hanya bencana alam, ini adalah ancaman nasional yang harus kita hadapi bersama dengan serius dan keberanian.” (aw/01)
Artikel ini telah dibaca 64 kali
