Presiden Prabowo Rapat Mendadak di Hambalang: Bahas Penertiban Hutan dan Tambang Ilegal

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara ke kediamannya di Hambalang untuk membahas percepatan penertiban kawasan hutan dan pertambangan ilegal serta langkah hukum terhadap berbagai pelanggaran di sektor SDA. Foto: BPMI Setpres

KalbarOke.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu, 23 November 2025. Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam pada hari libur tersebut membahas langkah-langkah strategis terkait sektor kehutanan dan pertambangan.

Dalam keterangan resmi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa rapat tersebut memfokuskan evaluasi hasil kerja serta rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan penertiban pertambangan ilegal. Di dalamnya termasuk pembahasan konsekuensi hukum terhadap berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal yang masih marak terjadi.

“Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,’” ujar Seskab Teddy dalam pernyataannya.

Baca :  Dua Guru Luwu Utara Bersyukur Dapat Rehabilitasi Presiden Prabowo, Harap Tak Ada Kriminalisasi Guru Lagi

Presiden juga menyoroti sejumlah kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat, menekankan percepatan langkah penegakan hukum serta koordinasi antarinstansi agar pengelolaan sumber daya alam lebih tertib dan berkeadilan.

Pertemuan tersebut dihadiri para pejabat tinggi negara, antara lain: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Ketua PPATK Ivan Yustiavandana.

Baca :  Pemerintah Pertimbangkan Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional Juga di Hari Kebangkitan Nasional

Rapat ini menegaskan arah pemerintah untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam, mempercepat penertiban aktivitas ilegal, serta memastikan seluruh kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.***