Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi dan Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat dialog dengan Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media Steve Forbes pada Forbes Global CEO Conference 2025. Foto: BPMI Setpres

KalbarOke.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh di tanah air. Hal itu disampaikan dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel The St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Dalam forum internasional yang dihadiri para pemimpin perusahaan global dan investor, Prabowo menyebut korupsi sebagai “penyakit berbahaya” yang dapat menghancurkan bangsa jika tidak diberantas secara serius.

“Korupsi adalah penyakit. Jika sudah stadium 4 seperti kanker, sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara dan rezim. Saya bertekad untuk memberantasnya,” tegas Presiden Prabowo.

Baca :  Presiden Trump Puji Pidato Prabowo di PBB: “You Did a Great Job”

Kepala Negara juga membagikan pengalaman pribadinya saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ia menolak setiap bentuk keterlibatan keluarganya dalam proyek kementerian, bahkan ketika ditawari kerja sama bisnis oleh kerabatnya sendiri.

Selain itu, Presiden Prabowo menguraikan sejumlah langkah konkret dalam penegakan hukum di sektor sumber daya alam, termasuk operasi pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang berhasil menyelamatkan aset negara senilai 2 miliar dolar AS (Rp32 triliun).

“Kami blokade wilayah dengan kapal perang, pesawat, helikopter, dan drone. Tidak ada kapal keluar masuk tanpa izin. Hasilnya, penyelundupan bisa dihentikan,” ungkapnya.

Baca :  Sarawak Targetkan Jadi 'Arab Saudi Baru' Energi Hijau, Fokus pada Hidrogen

Pemerintah juga bertindak tegas terhadap perkebunan sawit ilegal seluas 5 juta hektare, dengan mencabut konsesi perusahaan yang melanggar hukum. Prabowo menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memulihkan wibawa negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Hukum adalah hukum. Siapa pun yang melanggar harus berhadapan dengan hukum. Kami ingin Indonesia dihormati dan dipercaya,” kata Presiden.

Menurutnya, penegakan hukum yang tegas dan transparan akan memperkuat kepercayaan dunia usaha, menciptakan iklim investasi yang adil, serta menjadikan Indonesia negara yang stabil dan berdaya saing tinggi. (*/)