RAPBN 2026 Didesain Perkuat Ketahanan Nasional dan Percepat Transformasi Ekonomi

Ilustrasi salah satu sudut kota Jakarta

KalbarOke.com — Pemerintah menyiapkan kebijakan ekonomi dan fiskal 2026 dengan fokus utama memperkuat ketahanan nasional serta mempercepat transformasi struktural ekonomi Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI yang membahas tanggapan atas pandangan fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2026, Selasa 1 Juli 2025 di Jakarta.

“Strategi kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk membangun ketahanan nasional yang menyeluruh. Fokus utamanya mencakup swasembada pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan, serta percepatan industrialisasi nasional. Semua ini menjadi fondasi kuat untuk menopang pertahanan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Sri Mulyani.

Menkeu menekankan dalam situasi global yang makin tidak menentu, pembangunan ekonomi tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Intervensi negara tetap diperlukan untuk menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan merata.

Baca :  Lansia Tewas Saat Memancing, Diduga Perahu Dihantam Ombak

“Kebijakan fiskal kita harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Pemerintah tidak ingin pembangunan hanya menguntungkan segelintir kelompok. Prinsipnya: sebesar-besarnya manfaat untuk sebesar-besarnya rakyat,” tegasnya.

Dalam menghadapi ketegangan geopolitik, rivalitas kekuatan dunia, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi global, Presiden Prabowo disebut menekankan pentingnya posisi Indonesia yang independen dan berdaulat dalam politik luar negeri. Menjaga prinsip bebas aktif, menjunjung tinggi kedaulatan, dan menolak dominasi kutub kekuatan manapun.

RAPBN 2026 dirancang untuk menghadapi tantangan global tersebut sekaligus mendorong delapan agenda transformasi prioritas nasional: ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan dan kesehatan berkualitas, pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

Baca :  KPK Segera Panggil Kembali Khofifah Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Jawa Timur

“Kami mengedepankan efisiensi dan efektivitas dalam alokasi anggaran. Pengelolaan belanja, pendapatan, dan pembiayaan akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan,” ujar Menkeu.

Pemerintah juga akan memperkuat sinergi antar-kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas makroekonomi, menekan inflasi, serta memperluas akses pembiayaan yang inklusif.

Menkeu Sri Mulyani menutup tanggapannya dengan apresiasi kepada seluruh fraksi DPR yang telah memberikan pandangan dan masukan terhadap KEM PPKF 2026.

“Pandangan dari DPR adalah bagian penting dari kerja bersama membangun kebijakan fiskal yang tangguh, adaptif, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya. (/*)

Facebook Comments

Artikel ini telah dibaca 126 kali