KalbarOKe.com — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga Semester I tahun 2025 mencapai Rp400,6 triliun atau 43,5 persen dari total pagu TKD dalam APBN 2025 sebesar Rp919,8 triliun. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang digelar pada Rabu 9 Juli 2025 di Gedung DPD RI, Jakarta.
“TKD ditujukan agar masyarakat di daerah bisa menikmati pelayanan publik yang berkualitas, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur,” ujar Sri Mulyani.
Fokus Pemerataan dan Kinerja Daerah
Peningkatan realisasi TKD ini didorong oleh sejumlah faktor utama, di antaranya meningkatnya penerimaan negara yang dibagikan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), bertambahnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta meningkatnya kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi syarat penyaluran anggaran.
Dana TKD digunakan untuk berbagai sektor vital seperti:
Pendidikan: Rehabilitasi ruang kelas, pembangunan sekolah baru, penyaluran BOS, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Kesehatan: Pembangunan rumah sakit dan puskesmas, serta penyediaan alat kesehatan esensial.
Infrastruktur: Pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta sistem air bersih.
Kepegawaian Daerah: Pembiayaan gaji 3,56 juta ASN Daerah dan pengangkatan 377 ribu tenaga honorer menjadi PPPK berbasis kinerja.
Penguatan Kebijakan TKD Berbasis Kinerja
Pemerintah juga terus melakukan reformasi kebijakan TKD agar lebih efisien dan tepat sasaran. Langkah ini mencakup penyempurnaan penyaluran Dana Desa, pemberian insentif fiskal daerah, serta dorongan terhadap pembiayaan inovatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Kami terus mendorong daerah agar meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Transfer fiskal kini semakin berbasis pada capaian kinerja,” tutur Sri Mulyani.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang ditransfer ke daerah mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (*/)
Artikel ini telah dibaca 57 kali
