Penghargaan TPAKD Terbaik Nasional: Gubernur Ria Norsan Buktikan Komitmen Kalbar Perluas Akses Keuangan Daerah

Gubernur Kalbar, Ria Norsan. | Penghargaan TPAKD Terbaik Nasional: Gubernur Ria Norsan Buktikan Komitmen Kalbar Perluas Akses Keuangan Daerah. (Foto: Adpim)

KalbarOke.Com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalbar dinobatkan sebagai TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan pada ajang TPAKD Award 2025.

Penghargaan bergengsi ini diterima langsung oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025 di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025). Penghargaan diserahkan oleh Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Pariwisata.

Prestasi ini merupakan hasil penilaian dari Tim Penilai Utama yang terdiri dari enam lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Bidang Perekonomian, dan akademisi. Penilaian didasarkan pada inovasi dan capaian luar biasa TPAKD Kalbar sepanjang tahun 2024 hingga periode 2025, yang memperkuat peran sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, mengungkapkan rasa syukurnya. Menurutnya, keberhasilan ini menegaskan posisi Kalbar sebagai daerah yang visioner, adaptif, dan konsisten mendukung program nasional dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan demi kesejahteraan masyarakat.

“Tentu ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat dan memperluas program literasi dan inklusi keuangan, khususnya di kalangan pelajar dan generasi muda. Dengan bekal pengetahuan keuangan sejak dini, saya yakin anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi yang mandiri dan cerdas,” kata Ria Norsan.

Baca :  Sikapi Isu Gubernur Ria Norsan, Aliansi Masyarakat Madani Kalbar dan LPBM Serukan Hal Mengejutkan Ini

Gubernur juga menegaskan bahwa pencapaian ini adalah buah dari sinergi kuat antara OJK Kalbar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, dan Lembaga Jasa Keuangan di Pemprov Kalbar.

“Kami berkomitmen tidak hanya fokus pada pelajar, tapi juga memperluas inklusi keuangan kepada UMKM, petani muda, dan sektor lainnya yang menjadi tulang punggung perekonomian Kalbar. Semoga penghargaan ini menjadi langkah awal menuju Kalbar yang semakin maju dan berdaya saing,” tambahnya.

Sepanjang tahun 2024, TPAKD Provinsi Kalimantan Barat mengimplementasikan 18 program kerja inklusi keuangan, yang merealisasikan agregat rata-rata sebesar 149,94%. Beberapa capaian unggulan TPAKD Kalbar meliputi:

1. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR): Sebanyak 95,25% pelajar di Kalbar telah memiliki rekening tabungan di bank. Angka ini melampaui target Pemerintah Pusat sebesar 91% untuk tahun 2025.

2. Perluasan Akses: Tersedia 1.890 agen perbankan di desa dan kelurahan, yang memperluas titik akses keuangan hingga ke pelosok.

3. Investasi: Terbentuk 26 Galeri Investasi di Perguruan Tinggi dan Sekolah, serta tercatat 94.701 investor saham di Kalbar, meningkat 21,5% (Year-on-Year).

4. Jaminan Sosial: Sebanyak 21,96% Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) telah menjadi peserta program Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja, naik drastis dari 12% pada 2023.

Baca :  Siap Sambut KUHP dan KUHAP Baru 2026, IKADIN Kalbar Gelar Diskusi Hukum Ajak Advokat Tingkatkan Peran

TPAKD Kalbar juga aktif melaksanakan 36 kegiatan literasi dan business matching bagi UMKM, perempuan, pekerja, hingga penyandang disabilitas. Kunci keberhasilan ini adalah dukungan kebijakan, anggaran, program kerja yang tereplikasi dengan baik, serta komitmen yang berkelanjutan dari seluruh pengurus dan anggota.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Pusat, Frederica Widyasari, melaporkan bahwa TPAKD telah terbentuk di seluruh 552 wilayah di Indonesia, menunjukkan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan akses keuangan.

Secara nasional, meskipun Indeks Inklusi Keuangan telah menyentuh angka tinggi (92,74%), Indeks Literasi Keuangan masih tertinggal di angka 66,64%. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kesenjangan (gap) sekitar 26,1% ini harus segera diatasi melalui sinergi yang lebih kuat antara DNKI dan TPAKD.

Airlangga turut mengapresiasi OJK dan perbankan, serta mendorong sektor perbankan (termasuk Bank Pembangunan Daerah) untuk terus menyalurkan kreditnya, dengan harapan mencapai pertumbuhan dua digit, terutama untuk sektor UMKM.

“Keberhasilan intermediasi keuangan dinilai vital untuk memastikan kelancaran program andalan dan unggulan pemerintah di masa depan,” tutup Airlangga.