KalbarOke.com – Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Federasi Serikat Pekerja Buruh se-Jakarta memadati kawasan Balai Kota DKI Jakarta pada Senin pagi. Dalam aksi tersebut, massa mendesak Gubernur Jakarta, Pramono Anung, agar menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 menjadi Rp6 juta dari UMP 2025 yang sebesar Rp5,3 juta.
Dengan membawa berbagai spanduk tuntutan, para buruh menilai penyesuaian upah merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga daya beli di tengah inflasi yang terus bergerak naik. Mereka menegaskan bahwa UMP adalah instrumen penting untuk melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha.
Selain menuntut kenaikan UMP, massa juga meminta pemerintah menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta minimal 5 persen di atas UMP. Menurut mereka, pekerja di sektor tertentu berhak mendapatkan penghasilan yang sesuai karakteristik pekerjaan, tingkat risiko, serta kemampuan usaha di sektor tersebut.
Tak hanya itu, massa aksi turut mendesak Gubernur merevisi Keputusan Gubernur Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Struktur dan Skala Upah. Mereka ingin aturan tersebut diperbarui dengan menetapkan upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih minimal 5 persen di atas UMP atau UMSP.
“Penyesuaian ini penting agar pekerja tidak terus tergerus inflasi dan tetap memiliki standar hidup layak,” ujar Bambang, Korwil DKI Jakarta KSBSI. Hal senada disampaikan Winarso, Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, yang menekankan urgensi keadilan pengupahan di semua sektor.
Aksi ini menyebabkan ruas Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Gambir menuju Patung Kuda ditutup total. Para buruh juga menegaskan tidak akan membubarkan diri sebelum bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. (*/)
