KalbarOke.com — Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2024 di Badan Anggaran DPR RI berjalan lancar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi dan pimpinan DPR yang telah memberikan dukungan penuh dalam proses pembahasan.
“Atas nama pemerintah, kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota Badan Anggaran yang telah mewakili seluruh fraksi dan komisi DPR RI dalam pembahasan RUU P2APBN. Proses ini berjalan lancar, konstruktif, dan substantif sehingga Insya Allah kita bisa menyelesaikan tahap pertama,” kata Menkeu dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa 19 Agustus 2025.
Sri Mulyani menegaskan, tahun 2024 merupakan periode penuh tantangan. Faktor geopolitik global, kenaikan harga pangan dan energi, hingga ketidakpastian pasar akibat pemilu serentak di lebih dari 70 negara dunia menjadi ujian bagi perekonomian nasional.
Selain itu, fenomena El Nino turut mendongkrak harga pangan dunia, khususnya beras, sehingga sempat mendorong inflasi pangan Indonesia hingga 10,3% yoy, meski inflasi umum tetap terjaga di level 3,1% yoy.
“APBN kembali menjadi instrumen yang diandalkan untuk menjaga masyarakat dan perekonomian agar tidak mengalami shock terlalu besar yang bisa memicu gejolak sosial, politik, bahkan ekonomi,” tegasnya.
Melalui respon kebijakan APBN yang tepat, ekonomi Indonesia berhasil menunjukkan pemulihan bertahap dan bahkan mencatat perbaikan pada triwulan II 2024. Capaian ini juga tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesembilan kalinya berturut-turut sejak 2016.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga mengapresiasi kritik, saran, dan rekomendasi dari seluruh fraksi DPR sebagai wujud sinergi membangun tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel, efisien, dan berkelanjutan.
“RUU P2APBN bukan sekadar pemenuhan kewajiban formal sesuai undang-undang, tetapi merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan fondasi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik,” ujar Menkeu.
Dengan dukungan penuh seluruh fraksi di Badan Anggaran DPR, RUU P2APBN 2024 kini siap melangkah ke pembicaraan tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan final. (*/)
Artikel ini telah dibaca 22 kali
