KalbarOke.Com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat memulai pemeriksaan tematik di lingkup Pemerintah Provinsi Kalbar. Fokus utama pemeriksaan kali ini adalah pada tata kelola lingkungan hidup, sebuah isu krusial yang menjadi sorotan global. BPK RI secara khusus meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi objek pemeriksaan untuk kooperatif dan transparan dalam menyediakan data.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Harisson, memimpin rapat Entry Meeting pada Senin (25/8/2025), menandai dimulainya pemeriksaan yang akan berlangsung selama 20 hari. Rapat ini dihadiri oleh tim auditor BPK RI dan perwakilan dari enam OPD terkait, yaitu Disperindag ESDM, DLHK, DPMPTSP, Bappeda, PUPR, dan Sat Pol PP Kalbar.
Peluang Perbaikan, Bukan Beban
Dalam sambutannya, Sekda Harisson menekankan bahwa pemeriksaan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan peluang emas untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Ia menegaskan, isu lingkungan hidup adalah prioritas, mengingat tantangannya yang semakin kompleks, mulai dari alih fungsi lahan hingga pengelolaan sampah dan pencemaran.
“Pemeriksaan ini jangan dianggap sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk memperbaiki kinerja, menutup kelemahan, serta memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tegas Harisson.
Ia secara khusus mengingatkan seluruh OPD untuk proaktif. Koordinasi intensif, penyediaan dokumen yang diperlukan, dan keterbukaan dalam memberikan penjelasan menjadi kunci kelancaran proses ini. Menurutnya, hasil pemeriksaan ini akan menjadi “cermin” yang membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih pro-lingkungan dan berkelanjutan.
OPD Diminta Kooperatif dan Transparan
Pengendali Teknis Tim Pemeriksa dari BPK RI Kalbar, Ganesa Kusbandana, turut menjelaskan bahwa tujuan utama pemeriksaan ini bukanlah untuk mencari kesalahan. Sebaliknya, BPK ingin menilai sejauh mana program pemerintah benar-benar mendukung upaya pelestarian lingkungan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap semua pihak yang terkait dapat bersinergi, kooperatif, dan transparan. Dengan begitu, hasil pemeriksaan bisa lebih komprehensif, objektif, serta memberikan nilai tambah bagi peningkatan tata kelola pemerintahan daerah,” jelas Ganesa.
Sikap kooperatif dan transparan dari OPD sangat menentukan kualitas laporan yang akan dihasilkan. Dengan data yang akurat dan terbuka, BPK dapat memberikan rekomendasi yang lebih efektif dan membangun, yang pada akhirnya akan membantu Pemerintah Provinsi Kalbar mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan memastikan sumber daya alam dikelola demi kepentingan masyarakat. (adp/01)
Artikel ini telah dibaca 309 kali
