KalbarOke.Com — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran perangkat daerah dalam mempersiapkan evaluasi kinerja pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro-SN). Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi di Ruang Rapat Tengkawang Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (19/2/2026).
Rapat ini difokuskan pada kesiapan dokumen dan validitas data yang akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Harisson menekankan bahwa keberhasilan daerah dalam evaluasi ini sangat bergantung pada kualitas administrasi yang disajikan secara digital.
“Yang dievaluasi adalah data yang kita upload. Jika tidak lengkap, tidak rinci, atau tidak sesuai indikator, maka nilainya akan rendah. Evaluasi ini murni berbasis dokumen,” tegas Harisson di hadapan jajaran OPD.
Sekda menargetkan Kalimantan Barat mampu meraih nilai minimal di atas 70. Pasalnya, pemerintah pusat telah menyiapkan total anggaran insentif sebesar Rp1 triliun sebagai penghargaan bagi pemerintah daerah dengan kinerja terbaik.
“Jangan sampai kita mendapat nilai di bawah 70. Kita harus kerja detail. Jika laporan kita baik dan nilainya tinggi, tentu kita berpeluang memperoleh insentif tersebut,” tambahnya.
Salah satu poin krusial dalam penilaian adalah indikator penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Harisson menjelaskan bahwa nilai maksimal hanya bisa diraih jika program penanggulangan kemiskinan sudah tertuang jelas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD murni, bukan sekadar di dokumen perubahan.
“Harus jelas programnya apa, kegiatannya apa, anggarannya berapa. Tidak cukup disebutkan secara umum. Data pembanding dan capaian tahun sebelumnya juga harus dilampirkan,” instruksi Sekda.
Langkah ini diambil bukan hanya untuk mengejar apresiasi finansial dari pusat, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pembangunan yang nyata dan terukur di Kalimantan Barat. Harisson berharap seluruh perangkat daerah menunjukkan kerja sama dan ketelitian agar Kalimantan Barat dapat bersaing dengan provinsi lain di tingkat nasional.
Ringkasan Berita
• Sekda Kalbar Harisson memimpin rakor evaluasi Pro SN di Kantor Gubernur Kalbar pada Kamis (19/2/2026).
• Penilaian kinerja daerah oleh Kemendagri akan berbasis pada dokumen dan data yang diunggah, dengan target nilai minimal Kalbar di atas 70.
• Terdapat peluang bagi Kalimantan Barat untuk mendapatkan bagian dari dana insentif nasional senilai Rp1 triliun jika laporan kinerja memuaskan.
• Indikator penurunan kemiskinan menjadi prioritas, di mana alokasi anggaran dan kegiatan harus rinciannya tertuang dalam RKPD serta APBD murni.
• Seluruh perangkat daerah diminta untuk proaktif menyertakan data pembanding dan capaian tahun sebelumnya guna memperkuat validitas laporan pembangunan.
