KalbarOke.com – Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia turun hingga nol persen pada tahun 2026, sebagai bagian dari komitmen nasional untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan mandiri. Langkah ini ditempuh melalui transformasi besar dalam kebijakan bantuan sosial, dari pola bantuan langsung menjadi pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan, strategi pengentasan kemiskinan kini difokuskan pada peningkatan kemandirian ekonomi warga. Pemerintah akan memperluas akses permodalan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha mikro agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan sosial jangka panjang.
“Kami menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan umum tidak lebih dari lima persen pada 2029. Kuncinya adalah kolaborasi dan pemberdayaan, bukan ketergantungan,” ujar Muhaimin dalam acara Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, Senin (28/10).
Menurut Cak Imin, ke depan bantuan sosial (bansos) akan lebih selektif dan hanya diberikan kepada dua kelompok rentan utama, yaitu lansia dan penyandang disabilitas (difabel). Kebijakan ini bertujuan agar anggaran dapat digunakan lebih efektif untuk menciptakan kesempatan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat produktif.
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp508 triliun untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut diharapkan meningkat hingga Rp1.000 triliun pada 2026, seiring dengan ekspansi program ke sektor-sektor produktif seperti pertanian, kewirausahaan, dan industri kreatif lokal.
“Kalau kita ingin rakyat benar-benar sejahtera, maka masyarakat harus diberdayakan, bukan terus-menerus diberi,” tegasnya.
Pemerintah berharap langkah ini akan mempercepat pencapaian target Indonesia bebas kemiskinan ekstrem sekaligus memperkuat fondasi ekonomi rakyat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (*/)
