KalbarOke.Com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat 2026 baru saja disahkan di rapat paripurna, Kamis siang (27/11/25) di Balairungsari DPRD.
Dokumen APBD sebesar Rp 6,2 Triliun tersebut tersebut mencantumkan Penerimaan Pembiayaan senilai Rp 300 Miliar yang diestimasikan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025.
Anggota DPRD Kalbar, Heri Mustamin, memberikan tanggapan mengenai angka proyeksi ini. Ia mengingatkan bahwa angka Rp 300 Miliar ini masih bersifat perkiraan atau prediksi.
“Itu masih prediksi bro, belum ada,” ujarnya. “SILPA itu baru akan bisa dipastikan apabila nanti setelah akhir periodisasi anggaran 2025 dan sudah ada audit dari BPK.”
Heri Mustamin menjelaskan bahwa ada beberapa faktor di balik estimasi SILPA yang tinggi ini. Salah satunya karena adanya masa transisi pemerintahan.
Masa transisi ini mengakibatkan sejumlah kegiatan pembangunan menjadi terhambat atau sedikit mandek. Selain itu, peningkatan pendapatan daerah juga bisa menjadi pemicu munculnya SILPA.
SILPA juga dapat disebabkan karena tender kegiatan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini membuat dana untuk kegiatan tersebut tidak bisa digunakan.
Lebih lanjut, Heri menyebutkan adanya SILPA yang bersifat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti rumah sakit. Anggaran di rumah sakit tidak selalu habis dan bisa disimpan untuk kegiatan mendesak di masa depan.
“Jadi kayak seperti simpanan gitulah,” jelas Heri Mustamin.
Meskipun SILPA dapat menjadi sumber dana pembiayaan, DPRD berharap jumlahnya tidak terlalu besar. SILPA yang terlalu besar mengindikasikan adanya perencanaan yang kurang cermat.
Perencanaan yang kurang kajiannya bisa menyebabkan program yang diprediksi tidak terlaksana. “Kita berharaplah ke depan agar setiap tahun anggaran SILPA itu tidak terlalu besar,” tutup Heri.
Ringkasan
• Angka Penerimaan Pembiayaan dalam APBD Kalbar 2026 disepakati Rp 300 Miliar, yang bersumber dari estimasi SILPA TA 2025.
• Anggota DPRD Kalbar, Heri Mustamin, menegaskan angka Rp 300 Miliar masih berupa prediksi dan kepastiannya menunggu audit BPK pasca akhir tahun anggaran.
• Peningkatan SILPA disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kendala di masa transisi pemerintahan yang menghambat kegiatan pembangunan.
• Penyebab lain SILPA adalah peningkatan pendapatan daerah dan adanya tender yang tidak terselesaikan.
• Sebagian SILPA juga berasal dari dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang bersifat seperti simpanan.
• DPRD berharap SILPA di tahun mendatang tidak besar, karena SILPA yang besar mencerminkan perencanaan anggaran yang kurang cermat.
