KalbarOke.Com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengambil langkah strategis untuk memastikan program pembangunan daerah selaras dengan prioritas nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Sinkronisasi Program dan Kegiatan antara Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah secara virtual pada Jumat (24/10/2025). Pertemuan ini menjadi kunci untuk mengamankan dukungan anggaran pusat yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk tahun 2026.
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sugeng Hariyono, ini merupakan upaya serius dalam memperkuat koordinasi perencanaan pembangunan. Tujuannya adalah memastikan usulan kegiatan daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
Sugeng Hariyono menyampaikan bahwa sinkronisasi ini adalah wadah strategis agar kebijakan pusat dapat diterjemahkan dan dijalankan sesuai kebutuhan spesifik di daerah.
“Sinkronisasi ini menjadi wadah strategis agar program pusat dapat diterjemahkan dan dijalankan sesuai kebutuhan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan menjadi lebih terarah dan efektif,” ujar Sugeng.
Rakor yang juga melibatkan 22 kementerian dan lembaga, termasuk Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan, mewajibkan peserta menyampaikan daftar usulan program dan dukungan anggaran daerah untuk tahun 2026.
Sekda Kalbar, Harisson, menilai Rakor ini sebagai langkah penting dalam memastikan dukungan pusat benar-benar menjawab kebutuhan prioritas daerah Kalbar.
“Melalui pembahasan bersama ini, kita berharap dukungan pendanaan dapat lebih tepat sasaran, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah,” ungkap Harisson.
Ia juga menambahkan bahwa sinkronisasi ini penting untuk mencegah adanya tumpang tindih program dan memastikan setiap kegiatan yang diusulkan pemerintah daerah, yang tercatat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat di Kalimantan Barat.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh 1.104 peserta yang terdiri dari Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia. Kegiatan utama rakor ini akan dilanjutkan secara tatap muka pada 26 hingga 29 Oktober 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat. Sinergi dan kolaborasi yang terjalin dalam Rakor ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan di seluruh penjuru Indonesia.
