KalbarOke.Com – Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Persatuan Driver Truk Kalimantan Barat menggelar aksi damai di Bundaran Tugu Alianyang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, pada Kamis (16/10/2025) pagi. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap masalah distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran.
Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 150 peserta dengan 80 unit truk dan berlangsung tertib di bawah pengamanan ketat dari jajaran Polres Kubu Raya.
Kepala Seksi Humas Polres Kubu Raya, IPTU P. Pasaribu, mengonfirmasi bahwa aksi yang dimulai pukul 09.30 WIB itu berjalan kondusif. “Kami dari Polres Kubu Raya hadir untuk memastikan penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, para sopir truk membawa berbagai spanduk yang berisi keluhan dan harapan kepada pemerintah, salah satunya berbunyi:
‘BBM Subsidi → Truk Logistik (χ)
BBM Subsidi → Pelangsir (√)
Tolong Kami Sopir Kalbar Pak Presiden’.
Koordinator lapangan aksi, Muhammad Ali (Daeng Ali) dan Mulyono, menyampaikan bahwa hampir semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kalimantan Barat diduga dikuasai oleh pelangsir (penimbun atau penjual kembali), sehingga para sopir truk kesulitan mendapatkan solar subsidi untuk operasional logistik.
“Kami meminta pemerintah bertindak tegas terhadap SPBU nakal yang menyalahgunakan penyaluran solar. Kami sopir tidak ingin membuat keributan, tapi mencari keadilan agar BBM subsidi benar-benar sampai ke pihak yang berhak,” tegas Muhammad Ali.
Usai menggelar aksi di Bundaran Alianyang, perwakilan sopir melanjutkan kegiatan dengan audiensi di Kafe Kiss, Jalan Trans Kalimantan. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, Sekda Provinsi Harisson, pejabat dari Polda Kalbar, serta perwakilan dari PT Pertamina Patra Niaga.
Dalam forum audiensi tersebut, perwakilan sopir, Toni, menyampaikan ultimatum. “Kalau tidak ada tindakan nyata, kami siap turun lagi ke Kantor Gubernur membawa truk dan menutup jalan di depan sana,” tegasnya di hadapan pejabat provinsi.
Sementara itu, Daeng Ali menyoroti lemahnya pengawasan di SPBU. Ia mendesak pemerintah untuk mewajibkan seluruh SPBU mengaktifkan kamera pengawas (CCTV) sebagai bukti transparansi dan menyesuaikan sistem barcode pengisian dengan nomor polisi kendaraan yang terdaftar.
Menanggapi keluhan sopir, Aris Ilmi, Sales Area Manager Kalbar PT Pertamina Patra Niaga, menjelaskan bahwa Pertamina telah menjatuhkan sanksi blacklist terhadap dua SPBU di Kalbar yang terbukti melanggar ketentuan penyaluran BBM.
“Kuota dari dua SPBU tersebut sudah kami alihkan ke SPBU terdekat. Kami juga membuka ruang pengaduan melalui Call Center Pertamina agar masyarakat bisa langsung melapor,” kata Aris Ilmi. Ia juga meminta dukungan dari para sopir untuk menyerahkan data nomor polisi kendaraan ekspedisi agar dapat dibedakan dari kendaraan pelangsir saat pengisian BBM.
Di akhir audiensi, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi memberikan waktu satu bulan kepada Pertamina untuk menindaklanjuti seluruh keluhan sopir truk dan memastikan distribusi tepat sasaran.
“Kami akan pantau langsung pelaksanaannya. Aparat dan instansi terkait juga kami minta ikut mengawasi agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran,” ujar Krisantus.
Wagub juga mengimbau agar para sopir truk menggunakan kendaraan berpelat nomor Kalbar sebagai bentuk kontribusi kepada daerah. Selain itu, Pemprov Kalbar berkomitmen menindaklanjuti persoalan harga eceran tertinggi (HET) dan takaran BBM di tingkat pengecer.
Massa aksi menerima hasil audiensi dengan tertib dan menyerahkan dokumen tuntutan resmi kepada Pemerintah Provinsi Kalbar. Polres Kubu Raya mengapresiasi para sopir yang telah menyampaikan aspirasi secara damai, menjadikannya sinergi positif dalam mencari solusi bersama.
