KalbarOke.Com – Gerakan mahasiswa Kalimantan Barat kembali turun ke jalan. Namun, alih-alih ricuh, aksi damai kali ini justru berlangsung tertib dan sarat substansi. Bertempat di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Senin (1/9/2025), perwakilan dari berbagai aliansi mahasiswa menyampaikan “sembilan gugatan” krusial langsung kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan jajaran Forkopimda.
Aksi ini disinyalir sebagai bentuk kekecewaan atas berbagai isu, mulai dari tunjangan dewan yang dianggap melukai hati rakyat hingga masalah penegakan hukum dan pemerataan pembangunan.
Mahasiswa “Layangkan Gugatan”, Tuntut Aksi Nyata
Mewakili rekan-rekannya, Ketua HMI Cabang Pontianak, Muhammad Abil, menyuarakan kekecewaannya. Ia menuntut pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dan mengevaluasi kinerja Polda Kalbar. “Kami juga mendesak agar anggota dewan yang melukai hati rakyat dipecat,” tegasnya.
Tuntutan lain datang dari BEM Fakultas Hukum Untan yang menyoroti akar masalah kericuhan yang berasal dari internal wakil rakyat. Tuntutan kolektif yang disampaikan mahasiswa mencakup beragam isu, termasuk:
• Pengesahan UU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
• Penolakan Kenaikan Pajak dan penerapan PPh 21 bagi anggota dewan.
• Evaluasi Kinerja Polda Kalbar terkait dugaan kekerasan aparat.
• Penagihan Janji Pemerintah Pusat tentang 19 juta lapangan kerja.
• Peningkatan IPM dan UMR di Kalimantan Barat.
• Perbaikan Infrastruktur dan fasilitas pendidikan di daerah terpencil.
Pemerintah Merespon: Realistis dan Berkomitmen
Menanggapi tuntutan ini, Gubernur Kalbar, Ria Norsan, mengapresiasi cara mahasiswa yang beradab dan santun dalam menyampaikan aspirasi. Ia menjelaskan bahwa semua masalah dapat diselesaikan melalui musyawarah.
Norsan juga memberikan klarifikasi tentang berbagai isu, seperti:
• UMP: Kalbar selalu mengalami kenaikan UMP setiap tahun.
• IPM: Meskipun peringkat IPM Kalbar masih rendah, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkannya dengan fokus pembangunan dari desa ke kota.
• Infrastruktur: Saat ini sedang berjalan 11 paket pembangunan jalan, dan pemerintah akan terus menggenjot pembangunan jika anggaran memungkinkan.
• Lapangan Kerja: Pemerintah berupaya maksimal menarik investor, termasuk pembangunan smelter, untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Wakil Gubernur, Krisantus, menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi menghadapi tantangan besar karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar yang hanya Rp5,9 triliun, jauh lebih kecil dibanding provinsi lain di Jawa.
Ia juga menekankan pentingnya mengubah rumus transfer dana pemerintah pusat menjadi berbasis luas wilayah untuk menjamin pemerataan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, berjanji akan menjembatani usulan mahasiswa kepada pemerintah pusat, sedangkan Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto, memastikan akan menginvestigasi insiden kekerasan aparat.
Aksi damai ini menjadi bukti nyata bahwa aspirasi rakyat dapat disalurkan secara konstruktif dan menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus berbenah. Dengan komunikasi yang terbuka, diharapkan pembangunan yang adil dan merata di Kalimantan Barat dapat terwujud. (adp/01)
Artikel ini telah dibaca 92 kali
