PONTIANAK, KB1- Program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) memantau konflik kekerasan terkait persoalan politik seperti pemilukada dan kompetisi antara calon kepala daerah.
Insiden kekerasan dalam kategori pemilihan dan jabatan paling banyak dari konflik pemilukada di Kabupaten Pontianak, Kota Singkawang dan Pontianak. Kabupaten Pontianak terjadi 16 insiden kekerasan yang terjadi pada pemilukada mengakibatkan 3 terluka, 1 penculikan, dan 2 kerusakan gedung. Semantara di Kota Singkawang 16 insiden mengakibatkan 5 terluka dan 2 kerusakan gedung. Sedangkan Pemilukada di Kota Pontianak memiliki tingkat tertinggi 20 insident mengakibatkan 1 tewas, 51 terluka, dan 5 kerusakan bangunan.
Kekerasan pemilukada di Kalbar disebabkan dari partai politik yang selalu mengutamakan faktor etnis dan agama dalam menjaring calon gubernur, walikota, bupati dari pada pertimbangan profesional dan kompetensi calon.
Politik identitas selalu menjadi pertimbangan para politisi dalam penentuan pasangan calon yang akan diusung. Selanjutnya masyarakat atau pemilih terpolarisasi dalam menentukan calon pemimpin, akibatnya munculnya sikap primordial dan fanatik anatara pendukung masing-masing calon.
Pilihan politik identitas mempengaruhi cara pandang hingga pilihan masyarakat terhadap calon pemimpin dikalimantan barat mulai dari tingkat kabupaten, kota hingga provinsi
Politik identitas (etnis dan agama ) menjadi alasan yang kuat bahkan prinsip dipilihnya calon pemimpin kalbar, hanya sebagian kecil pemilih mempertimbangkan profesionalitas dan kompetensi.
Konflik pemilukada dikalimantan barat terjadi akibat perubahan peta politik identitas dikalimantan barat memunculkan ketegangan diantara kontestan dan pendukung yang berbasis etnik dan agama. (sai/03)
Artikel ini telah dibaca 1488 kali
