KalbarOke.com — Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal, akhirnya angkat bicara menanggapi kegaduhan publik akibat pernyataan yang dinilai menyinggung kehormatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang. Secara pribadi, Syamsul menyatakan telah memaafkan pihak penyampai pernyataan tersebut.
Namun, ia mengingatkan pentingnya memisahkan ranah personal dengan kedudukan Pemkab Bengkayang sebagai sebuah institusi negara. Pernyataan tegas namun terukur itu disampaikan Syamsul saat ditemui seusai rapat di Ruang Rapat Bupati Bengkayang, Kalimantan Barat, Rabu, 14 Oktober 2026.
Syamsul menilai, setiap ucapan yang berpotensi merendahkan marwah pemerintah daerah harus dicermati secara proporsional. Bila dibiarkan tanpa kejelasan, hal itu dikhawatirkan memicu friksi sosial dan memperkeruh kondusivitas masyarakat di Bengkayang.
“Secara pribadi saya memaafkan. Tapi ini harus dibedakan dengan persoalan yang menyangkut institusi pemerintah daerah,” ujar Syamsul Rizal kepada wartawan, Rabu.
Guna menyelesaikan polemik agar tidak berlarut-larut, Pemkab Bengkayang tidak menutup mata terhadap kearifan lokal. Syamsul mengisyaratkan bahwa opsi pelibatan lembaga adat dapat dipertimbangkan apabila relevan dengan substansi persoalan yang memicu polemik.
Meski demikian, Syamsul menegaskan bahwasanya opsi tersebut belum menjadi keputusan final. Pemkab Bengkayang masih menelaah seluruh aspek serta menunggu kejelasan langkah hukum maupun teknis yang paling bijaksana untuk ditempuh.
Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat dan pihak terkait untuk tetap menahan diri serta memprioritaskan komunikasi dialogis. “Perbedaan pendapat atau kritik seharusnya disampaikan melalui prosedur yang baik dengan tetap menghormati aturan, etika, dan kepentingan publik. Jangan sampai memicu pertikaian,” tuturnya.
Di sisi lain, Pemkab Bengkayang mendorong pihak yang melontarkan pernyataan agar segera memberikan klarifikasi terbuka. Langkah tabayyun atau penjelasan komprehensif ini dinilai krusial agar publik memperoleh informasi yang utuh, sekaligus menjaga independensi serta keberimbangan pemberitaan.
Hingga saat ini, pokok masalah utama yang memicu polemik serta mekanisme detail penyelesaiannya masih memerlukan konfirmasi lanjutan dari pihak-pihak terkait.
Pemerintah Kabupaten Bengkayang berharap polemik ini disikapi secara dewasa dan profesional. Ruang klarifikasi tetap dibuka lebar demi meredam kesalahpahaman, merawat keharmonisan warga, serta menjaga marwah tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bengkayang. (Rin)
