KalbarOke.Com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, turun langsung menerima ratusan massa dari asosiasi driver ekspedisi dalam aksi damai yang digelar di Bundaran Mayor Alianyang, Pontianak, pada Kamis (16/10/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes atas kelangkaan dan ketidakmerataan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis solar subsidi, yang berdampak serius pada sektor logistik di wilayah Kalbar.
“Pemerintah Provinsi tentu menyambut baik aspirasi ini, dan kita akan memberikan instruksi serta imbauan kepada Pertamina agar segera menertibkan distribusi BBM,” ungkap Krisantus.
Krisantus menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar akan mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan instruksi resmi kepada Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dalam waktu satu minggu ke depan.
Instruksi tersebut akan mencakup beberapa poin kunci untuk mengatasi masalah distribusi, di antaranya:
• Penertiban Distribusi: Penertiban menyeluruh distribusi BBM di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
• Penataan Antrean: Penataan jalur antrean BBM khusus untuk kendaraan ekspedisi guna menghindari konflik dan antrean panjang.
• Sanksi Bertahap: Penerapan sanksi yang bertahap bagi SPBU yang melanggar, mulai dari peringatan, pengurangan kuota, hingga pencabutan izin operasional.
“Kita akan beri sanksi tegas bagi SPBU yang tidak mengikuti aturan, karena kita ingin BBM ini benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan, bukan ke kelompok tertentu,” tutur Krisantus.
Ia menambahkan bahwa persoalan distribusi BBM telah menjadi masalah serius di Kalimantan Barat, dan aspirasi driver ekspedisi ini akan ditindaklanjuti dengan langkah yang tepat demi kepentingan masyarakat luas.
Krisantus juga menyoroti dugaan praktik mafia BBM yang selama ini bermain dalam distribusi solar bersubsidi, yang kerap menjadi perbincangan panas di media sosial.
“Kita tidak ingin SPBU menjadi sarang mafia-mafia solar yang mengambil keuntungan pribadi, bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas,” ucapnya.
Menanggapi keberadaan pelangsir atau pengecer BBM yang sering menyebabkan antrean panjang dan kelangkaan di SPBU, Wakil Gubernur Kalbar ini mengungkapkan adanya dilema di lapangan. Secara aturan, kegiatan pengeceran atau pelangsiran tersebut seharusnya tidak diperbolehkan.
Namun, Krisantus memahami adanya keterkaitan ekonomi antara pelangsir dan para supir di lapangan.
“Sebenarnya pelangsir ini tidak boleh. Tapi mereka juga mencari nafkah, dan di lapangan ada saling pengertian dengan para supir,” terangnya.
Meski demikian, beliau menekankan bahwa praktik tersebut tidak boleh lebih dominan daripada kebutuhan ekspedisi logistik yang membawa barang-barang penting ke berbagai daerah.
Terakhir, Krisantus Kurniawan mengimbau kepada masyarakat, khususnya para supir ekspedisi, untuk tidak segan melaporkan SPBU yang terbukti nakal atau melakukan penyelewengan distribusi BBM langsung kepada pihak Pertamina atau aparat penegak hukum.
“Laporkan langsung ke Pertamina atau aparat penegak hukum. Lebih baik ke penegak hukum agar bisa segera ditindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” tutupnya, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan distribusi BBM.
