KalbarOke.Com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menunjukkan sikap tegasnya terhadap program revitalisasi transmigrasi. Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menyatakan secara langsung penolakannya di hadapan ratusan Aliansi Masyarakat Kalbar yang berunjuk rasa di Kantor Gubernur pada Senin (21/7/2025). Krisantus menegaskan bahwa Pemprov Kalbar tidak mendukung program perpindahan penduduk dari luar Kalbar.
Didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, dan Forkopimda Kalbar, Wagub Krisantus secara lugas menyampaikan pemahamannya atas kekhawatiran masyarakat lokal terkait potensi ketidakadilan perlakuan dan pemindahan masalah ke Bumi Khatulistiwa.
“Masih banyak warga Kalbar yang miskin, tidak punya pekerjaan, rumah, atau lahan, di mana yang seharusnya menjadi prioritas. Jangan sampai kita memindahkan kemiskinan dari luar ke sini,” ujar Krisantus, mempertegas alasan penolakan Pemprov.
Penolakan ini sejalan dengan aspirasi yang disampaikan oleh Koordinator Lapangan aksi, Endro Romianus. Endro mengungkapkan kekecewaan masyarakat terhadap program transmigrasi yang dinilai tidak berpihak pada warga lokal, bahkan cenderung merugikan mereka. Ia mencontohkan disparitas fasilitas, seperti akses listrik, yang lebih mudah didapatkan oleh pemukiman transmigran sementara warga lokal di sekitarnya justru terabaikan.
“Kami menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk program transmigrasi yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal, menolak program transmigrasi dalam bentuk apapun, jangan pindahkan masalah ke sini,” tegas Endro dalam orasinya. Ia juga menyoroti beberapa kasus di mana fasilitas untuk transmigran justru berakhir dijual ke perusahaan, alih-alih dimanfaatkan oleh penerima program.
Menanggapi hal tersebut, Wagub Krisantus menegaskan bahwa dirinya telah mengamati penolakan program transmigrasi ke Kalimantan Barat selama beberapa minggu terakhir. “Sebagai Wakil Gubernur Kalbar memiliki pendapat dan sikap yang sama dengan bapak/ibu sekalian yakni menolak program transmigrasi,” tegasnya.
Komitmen ini menegaskan prioritas utama Pemprov Kalbar untuk menyejahterakan warga Kalbar yang masih membutuhkan. Selain itu, Pemprov juga bertekad menjamin hak-hak atas tanah dan hunian bagi masyarakat lokal, demi kemajuan daerah tanpa memindahkan persoalan kemiskinan dari wilayah lain. Penolakan ini menjadi bentuk konkret keberpihakan Pemprov Kalbar terhadap masyarakatnya sendiri. (aw/01)
Artikel ini telah dibaca 120 kali
