KalbarOke.Com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan kembali pentingnya komitmen bersama dan sinergisitas antarinstansi sebagai kunci utama dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Penegasan ini disampaikan Wagub saat menghadiri kegiatan Supervisi dan Sosialisasi Peraturan Gugus Tugas TPPO di Ruang Presisi Lounge, Polda Kalimantan Barat, Jumat (3/10/2025).
Wagub Krisantus menyoroti posisi Kalimantan Barat yang sangat strategis sekaligus rawan. Kalbar, dengan garis batas darat yang panjang dan sulit terpantau, menjadi daerah sumber, transit, sekaligus tujuan perdagangan orang ke berbagai negara, termasuk Tiongkok, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, hingga Arab Saudi.
“Pertemuan hari ini sangat penting karena kita membentuk Gugus Tugas yang nantinya akan menjadi perangkat struktural dalam menangani kasus TPPO secara terpadu,” ujar Krisantus. Ia menambahkan, TPPO juga menyasar korban di dalam negeri, baik antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota.
Apresiasi Penindakan dan Tantangan Koordinasi
Wagub menyampaikan apresiasi terhadap langkah sigap Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) dalam melakukan penindakan kasus TPPO yang menunjukkan tren semakin baik. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi bersama oleh Gugus Tugas, terutama terkait koordinasi, sinkronisasi antarinstansi, serta keterbatasan anggaran yang sering menghambat penanganan di lapangan.
“Kita melihat penindakan oleh Polda Kalbar sudah menunjukkan tren yang semakin baik. Tinggal bagaimana memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antarinstansi. Hari ini juga kita mulai memetakan permasalahan yang muncul di lapangan,” jelasnya.
Kendala Anggaran Pemulangan Korban Lintas Provinsi
Salah satu persoalan paling mendesak yang disoroti Wagub adalah keterbatasan anggaran dalam penanganan korban, khususnya yang berasal dari luar Kalimantan Barat (lintas provinsi).
Krisantus mengungkapkan bahwa ketika korban TPPO berasal dari provinsi lain dan harus dipulangkan ke daerah asalnya, proses tersebut sering terhambat karena tidak adanya kejelasan sumber pendanaan.
“Kondisi efisiensi anggaran saat ini membuat kita cukup kesulitan dalam pemulangan korban, apalagi jika mereka berasal dari provinsi lain. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah,” ungkapnya.
Modus TPPO Semakin Kompleks, Kebutuhan Dana Menjadi Kunci
Wagub menekankan bahwa kompleksitas masalah TPPO di Kalbar semakin tinggi dengan berbagai modus yang terindikasi di lapangan, meliputi: kawin kontrak (pengantin pesanan), program magang luar negeri, eksploitasi sebagai asisten rumah tangga, babysitter, perawat, pekerja IT, hingga modus terbaru sebagai penerjemah bahasa Mandarin.
Krisantus menegaskan bahwa walaupun koordinasi antarlembaga dapat dilakukan dengan intens, persoalan pendanaan adalah kunci utama yang harus dicari jalan keluarnya.
Pemerintah Provinsi Kalbar optimis bahwa dengan sinergisitas kebijakan dan komitmen terpadu dari Gugus Tugas serta seluruh pihak terkait, celah bagi para pelaku TPPO dapat ditutup. Wagub berharap tim Supervisi dari pusat dapat menindaklanjuti pertemuan ini dengan fokus pada solusi konkret terkait pendanaan pemulangan korban dan penguatan teknis antarlembaga.
