KalbarOke.Com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melantik sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak pada Senin (17/11/2025), bertempat di Aula SSA Kantor Wali Kota. Pelantikan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mewajibkan penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan.
Kesembilan pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi ketat, termasuk uji kompetensi JPT, evaluasi Badan Kepegawaian Negara, persetujuan DPRD Kota Pontianak, dan rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat.
Di antara nama-nama yang dilantik, lima posisi kepala badan dan dinas strategis mengalami pergantian:
• Titin Subekti dipercaya memimpin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
• Erma Suryani menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
• Zulkarnain ditetapkan sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
• Iwan Amriyadi menempati jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
• Yuni Rosdiah memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Posisi penting lainnya yang terisi adalah Yaya Maulidia sebagai Sekretaris DPRD Kota Pontianak, Ismail sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yusnaldi sebagai Asisten Administrasi Umum, dan Trisnawati sebagai Inspektur Kota Pontianak.
Kepada pejabat yang baru dilantik, Wali Kota Edi Kamtono menekankan bahwa jabatan adalah amanah yang harus diemban dengan integritas dan akuntabilitas tinggi. Ia menuntut adanya inovasi, kolaborasi, dan percepatan pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.
“Saya meminta para pejabat baru segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing dan bekerja merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah, tepat, dan pasti,” tegas Edi Kamtono.
Wali Kota menilai, sejalan dengan perkembangan teknologi, pelayanan publik harus semakin efisien. Ia mendorong penggunaan digitalisasi, teknologi informasi, dan pemanfaatan kecerdasan buatan ($\text{AI}$) sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan.
“Kalau bisa dipercepat, jangan diperlambat. Kalau bisa lebih murah, jangan dibuat mahal,” katanya, mencontohkan pelayanan administrasi kependudukan yang membutuhkan kecepatan tinggi.
Edi Kamtono juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar Perangkat Daerah untuk mencegah penumpukan persoalan dan memastikan pelayanan berjalan optimal. Ia secara khusus meminta Inspektorat Kota Pontianak untuk memperkuat pengawasan internal. Selain itu, Sekretariat DPRD diminta berperan sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara legislatif dan eksekutif.
Saat ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak telah mencapai 82,8, menempatkannya di jajaran 20 kota dengan IPM tertinggi di Indonesia. Wali Kota berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan melalui pelayanan publik yang profesional dan terukur.
“Manfaatkan masa tugas dengan memberikan kontribusi terbaik bagi pemerintah dan masyarakat Kota Pontianak,” pungkasnya.
